Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berharap logistik pilpres tidak bermasalah lagi. Sebab distribusi logistik pilpres jauh lebih mudah diurus ketimbang logistik pileg.

Langkah KPK yang akan menjadikan pengadaan IT KPU sebagai sasaran pertama penyelidikannya disambut baik oleh Bawaslu.

Penolakan Polri terhadap laporan Bawaslu terkait surat edaran KPU soal pengesahan surat suara tertukar benar-benar membuat lembaga pengawas pemilu itu geram. Bawaslu pun akan melaporkan hal tersebut kepada presiden dan DPR.

KPU sudah memutuskan untuk memindah pusat tabulasi pemilu ke media center di Gedung KPU. Namun, sampai saat ini belum ada persiapan khusus di lembaga itu.

KPU tidak mau dijadikan kambing hitam kegagalan Pemilu 2009. KPU beranggapan semua pihak baik parpol, Bawaslu, maupun pemerintah punya andil dalam kekisruhan DPT pemilu.

Polisi menilai kedatangan Bawaslu ke Mabes Polri untuk melaporkan mengenai surat suara tertukar yang dianggap sah yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum  (KPU) salah alamat. Menurut Polri, seharusnya Bawaslu melaporkan hal tersebut kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) berencana membentuk tim pencari fakta (TPF) untuk mengungkap kecurangan-kecurangan yang ada dalam pelaksanaan pemilu. Dengan tindakan ini, KPU dinilai akan mengambil alih kewenangan Panwaslu.

Laporan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait kasus surat suara yang tertukar di sejumlah daerah ditolak polisi. Bawaslu menilai tidak ada political will dalam menindaklanjuti laporannya.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengakui tidak bisa memberikan bukti surat suara tertukar yang diminta pihak kepolisian. Bawaslu beralasan bahwa membuka kotak suara yang tersegel termasuk tindakan pidana.

KPU dinilai telah menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai sehingga Bawaslu melaporkan tindakan KPU yang melanggar UU No 10 tahun 2008 pasal 288 ke polisi. Namun karena dinggap kurang bukti, laporan Bawaslu ditolak.