Langkah Presiden SBY yang hendak mengeluarkan Perpu untuk mengisi kekosongan KPK dipertanyakan. Perpu dinilai bukanlah solusi yang tepat untuk mengatasi masalah yang menimpa KPK saat ini.

Proses penunjukan pejabat pelaksana tugas sementara pimpinan KPK sepenuhnya akan dilakukan Presiden SBY. Pembentukan tim kecil untuk menyusun daftar kandidat dinilai terlalu makan waktu.

Mantan wakil ketua KPK Erry Riyana menilai Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto tetap memiliki kredibilitas yang tidak kalah dari siapa pun penggantinya kelak.

Bila proses hukum tidak menemukan kesalahan atas satu, dua, atau tiga dari pimpinan KPK yang berstatus tersangka, maka yang bersangkutan bisa kembali memimpin KPK. Pada saat itu pula masa bakti pelaksana tugas sementara pimpinan KPK berakhir.

ICW menganggap sikap presiden terlalu berlebihan jika mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti UU (Perppu) tentang pejabat pelaksana tugas (Plt) sementara pimpinan KPK. Perppu dinilai akan membuat KPK tidak independen.

Niat presiden SBY mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti UU (Perppu) pejabat pelaksana tugas (PLT) sementara pimpinan KPK disambut sikap penolakan. ICW menganggap Perppu tersebut akan melanggar UU KPK.

Demi menjaga efektifitas dan capaian target pemberantasan korupsi, maka perlu ada pelaksana tugas sementara pimpinan KPK. Pemerintah sedang merancang perppu sebagai payung hukum atas langkah darurat itu.

Presiden harus berani memilih figur menteri yang tepat. Jika hal tersebut diabaikan dan sang Presiden lebih mengakomodir kepentingan politik bisa diprediksi upaya membasmi korupsi lima tahun mendatang akan jauh panggang dari api.

Ada masalah penting konsekuensi dari terus molornya DPR mengesahkan RUU Pengadilan Tipikor. Yakni persiapan perangkat pengadilan negeri menangani kasus tindak pidana korupsi sebelum berakhirnya tenggat waktu yang MK berikan.

RUU Pengadilan Tipikor rencananya segera akan disahkan oleh DPR. Namun, sejumlah LSM menolak dan merobek-robek draf RUU itu  karena dinilai melemahkan eksistensi pengadilan Tipikor dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).