Kewenangan pengusutan pidana pencucian uang yang rencananya juga akan dimiliki KPK dihambat. Disinyalir ada gerakan dari oknum tertentu di panja RUU PPTPPU yang menghendaki KPK tidak memiliki kewenangan itu.

Setelah menyampaikan pidato Kenegaraan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyambangi Gedung DPR lagi. SBY akan menyampaikan nota keuangan kepada anggota dewan.

Audit BPK terhadap 6 kasus pajak yang sudah berjalan sejak awal Agustus bisa selesai sebelum Lebaran tahun ini. Dirjen Pajak mengaku sudah membuka data untuk 6 kasus pajak seperti permintaan DPR.

Rencana anggota membangun rumah aspirasi di daerah pemilihannya terus menuai protes keras masyarakat. Oleh karena itu, DPR berencana membatalkan pembangunan rumah aspirasi bagi masing-masing anggota DPR.

Komisi V DPR akan memanggil Adpel Manado terkait insiden terbaliknya kapal yang ditumpangi anggota Komisi III di Bunaken, Sulut. Tindakan itu dilakukan untuk mengetahui sebab kecelakaan.

Anggaran realisasi rumah aspirasi DPR terus membengkak. Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR menyampaikan dana total yang diperlukan DPR untuk membangun satu unit rumah aspirasi mencapai Rp 209 miliar untuk setiap tahunnya.

Sekretariat Jenderal DPR enggan mengabarkan tindak lanjut kasus tampilan situs porno di layar monitor informasi DPR. Termasuk hasil pemeriksaan rekaman CCTV di lokasi.

Partai Golkar menilai pembangunan rumah aspirasi mutlak diperlukan. Golkar meyakini rumah aspirasi menjadi sarana penyerap aspirasi masyarakat yang paling efektif.

DPR sepertinya makin sibuk dengan kepentingan mereka ketimbang mengurus rakyat. Setelah usul kontroversial dana aspirasi Rp 25 miliar kandas, kini ada lagi usulan jatah dana rumah aspirasi Rp 200 juta untuk setiap anggota.

Kinerja buruk DPR, bukan karena faktor administrasi, juga bukan soal keuangan, melainkan soal mental. Banyak anggota Dewan yang baik, tapi masih lebih banyak yang bermental bandit dan artis.