Berkas teroris jaringan Palembang, Saefudin Zuhri, telah dinyatakan lengkap (P21) oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Berkas tersebut kini diserahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk dilimpahkan ke Pengadilan.

Terpidana mati korupsi BLBI Adrian Kiki Ariawan tidak mengajukan kasasi setelah kalah di pengadilan Australia. Namun, bukan berarti mantan bos PT Bank Surya itu dapat segera diekstradisi ke Indonesia.

Kuahnya pedas asam menggugah selera. Apalagi di cuaca yang tak menentu seperti akhir-akhir ini. Isinya komplet, mulai dari seafood seperti udang, cumi dan beberapa jenis sayuran yang pastinya sehat dan enak disantap siang ini.

Takut Syekh Puji melenggang ke luar negeri, Kejaksaan mencekal pria yang didakwa menikahi gadis di bawah umur itu. Kejaksaan juga telah meminta DepkumHAM untuk mencabut paspor Syekh Puji.

Dalam perjalanan Soekarno memegang jabatan presiden ia telah tiga kali menyerahkan jabatannya sebagai presiden kepada ketiga orang yang disebutkan terakhir untuk menangani situasi darurat kala itu. Ini adalah fakta sejarah.

Berkas perkara penyidikan tersangka kasus penipuan dan pemerasan Ary Muladi dikembalikan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) ke penyidik Mabes Polri. Jaksa menilai penyidik belum melengkapi syarat formil dan materil.

Terdakwa kasus pernikahan di bawah umur Syekh Puji dibebaskan dari dakwaan jaksa oleh hakim Pengadilan Negeri Ungaran, Semarang, Jawa Tengah. Namun, jaksa tidak menyerah dan akan mengajukan perlawanan ke Pengadilan Tinggi.

Mantan Kajati Banten Dondy K Soedirman mengajukan keberatan atas sanksi yang dijatuhkan kepada dirinya terkiat kasus Prita Mulya Sari. Dondy dijatuhi sanksi karena bertindak tidak cermat dalam memberikan petunjuk kepada jaksa penuntut umum (JPU) yang menangani kasus Prita.

Kejagung akan mengembalikan berkas tersangka Wakil Ketua KPK nonaktif Chandra M Hamzah ke Mabes Polri karena belum lengkap. Pasal-pasal pemerasan yang disangkakan kepada Chandra perlu dipertajam.

Menteri Dalam Negeri Mardiyanto mengatakan, kelanjutan pembahasan RUU DIY hanya soal waktu saja. Karena itu, diperlukan komunikasi antar pihak dengan tetap mengatasnamakan kepentingan masyarakat Yogya.