Saksi Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dari Demak, Jawa Tengah, mempermasalahkan selisih satu suara di TPS. Diduga selisih suara ini terjadi karena ada surat suara yang tidak ditandatangani.

KPU mengeluarkan surat edaran ke sejumlah daerah untuk membuka kotak suara guna melengkapi bukti gugatan di MK. Tim Prabowo-Hatta selaku pemohon meminta MK menyatakan bukti milik KPU tersebut tidak sah.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang kode etik hari ini. Sidang ini salah satunya mempersoalkan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam TPS yang temaram.

Pasangan capres-cawapres nomor urut 1 Prabowo-Hatta mengajukan gugatan terhadap KPU melalui MK. Pada kesempatan ini kuasa hukum Prabowo-Hatta Maqdir Ismail membacakan permohonan.

"Silakan bisa dilihat dari data yang ada bahwa proses itu sudah sesuai prosedur yang berlaku, jadi itu yang akan kita yakinkan (dalam sidang MK)," kata komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah di kantornya Jl Imam Bonjol, Jakpus.

Tim Prabowo-Hatta mempermasalahkan KPU DKI tak menjalankan rekomendasi Bawaslu DKI untuk pemungutan suara ulang (PSU) di 5.802 TPS di Jakarta. Padahal, Bawaslu tak pernah merekomendasikan PSU di 5.802 TPS.

Capres Jokowi mengimbau pendukungnya untuk bersabar dan menunggu hasil resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPU telah bekerja dengan transparan dan sepatutnya dihargai.

Capres nomor urut 1 Prabowo Subianto menolak pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden 2014 karena diangggap curang dan tidak demokratis. Capres nomor urut 2 Jokowi bingung di mana bagian kecurangan yang dibilang masif.

Bawaslu Jawa Tengah tampaknya patut diacungi jempol dalam menindak dugaan pelanggaran pemilu, salah satunya kasus pelanggaran oleh Kelompok Panitia Penyelenggara Pemilu (KPPS) yang mencoblos surat suara dengan kuku.

Proses rekapitulasi penghitungan suara Provinsi Jawa Tengah mengungkap beberapa tindak kecurangan yang dilakukan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).