Pengiriman surat suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Pemilu Legislatif lalu dianggap mengecewakan. Untuk itu, menghadapi Pilpres kali ini, KPU diminta melakukan evaluasi.

Bawaslu ingin segera memelototi laporan dana kampanye partai politik. KPU pun diminta segera menyerahkan laporan dana kampanye yang diterimanya.

Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma Indonesia) melaporkan 10 KPUD Provinsi ke Bawaslu. Laporan ini terkait molornya penetapan hasil perolehan suara DPRD provinsi.

Tepat pukul 23.30 WIB, semua partai politik (parpol) peserta pemilu telah menyerahkan dana kampanye ke KPU. Proses penyerahan ini diawasi langsung oleh Bawaslu.

Hingga pukul 20.00 WIB, baru 20 dari 38 parpol yang menyerahkan laporan dana kampanye. Bawaslu menyerukan kepada parpol yang belum melapor untuk segera menyerahkan laporannya.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menegaskan Presiden SBY menjadi penanggung jawab atas kekisruhan pemilu. Bawaslu juga mendesak agar pemerintah segera menuntaskan persoalan pelanggaran pemilu.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menilai parpol terlalu sibuk berkoalisi sehingga mengabaikan pelanggaran pemilu yang terjadi. Padahal Bawaslu merasa sudah berupaya keras menindaklanjuti pelanggaran-pelanggaran tersebut.

Penolakan laporan Bawaslu tentang surat suara tertukar ke Mabes Polri terus menuai tanggapan. Komisi Kepolisian (Kompolnas) akan meminta penjelasan Mabes Polri mengenai penolakan laporan itu.

Polisi menolak laporan Bawaslu mengenai surat suara tertukar yang disahkan oleh KPU. Tindakan polisi ini berbeda dengan sebelumnya ketika menangani laporan tindak pidana pemilu.

KSAD Jenderal TNI Agustadi Sasongko Purnomo menegaskan, akan mencoret daftar nama sejumlah prajuritnya yang masuk DPT. Namun, pengawasan pendataan ulang DPT ini diserahkan ke KPU.