Tapi, bila semua yang terjadi atas sepengetahuan dan kesadaran Presiden SBY. Bahkan SBY sendiri sesungguhnya sutradara di balik drama paripurna DPR dengan lakon utama Fraksi Demokrat tersebut, maka jangan salahkan bila hari-hari terakhir ini rakyat marah dan merasa tertipu, lalu berkata, “shamed by you”.

"Kalau ditemukan fakta rapat paripurna itu melanggar katakanlah keadaban politik nasional. Maka kemudian saya mengatakan bahwa dengan dasar seperti presiden tetap dapat menyatakan tidak setuju asal fakta itu kuat,"

Perwakilan Fraksi PKS Fahri Hamzah meminta pimpinan paripurna langsung melakukan voting terkait dua opsi pelaksanaan Pilkada. PKS menyebut aturan 10 syarat yang diminta Fraksi Demokrat sudah diakomodir.

Anggota Fraksi Demokrat Benny K Harman menegaskan sikap fraksinya menginginkan 10 syarat pelaksanaan Pilkada langsung diakomodir.

Dalam rapat paripurna pengesahan RUU Pilkada, Fraksi Partai Demokrat (PD) mengajukan sendiri opsi ketiga, selain dua opsi yang sudah ada sebelumnya. Opsi ketiga itu adalah Pilkada langsung dengan 10 syarat perbaikan.‎

Partai Demokrat (PD) berkukuh untuk mengusung opsi ketiga dalam pembahasan RUU pilkada, yakni pilkada langsung dengan 10 syarat perbaikan. PDIP menyatakan akan ikut mempertimbangkan opsi itu.

Partai Demokrat berkukuh memperjuangkan opsi ketiga di paripurna RUU Pilkada, yaitu pilkada langsung dengan 10 syarat. Ketua Fraksi PD Nurhayati Ali Assegaf mengatakan, dengan 148 anggotanya di DPR, opsi itu optimistis bisa diusung.

RUU Pilkada akan segera dibahas dan kemungkinan besar disahkan oleh DPR. Selain soal mekanisme pemilihan langsung tak langsung, masih ada sejumlah pasal dalam RUU itu yang belum disepakati penghuni DPR.

Partai Demokrat (PD) mengambil opsi sendiri dari polemik RUU Pilkada yang menawarkan dua opsi, pilkada langsung dan tidak langsung. PD keukeuh dengan opsinya, yaitu Pilkada langsung dengan 10 syarat.

‎Sebanyak 266 anggota DPR membolos rapat sidang paripurna kali ini. Padahal rapat ini akan mengesahkan tiga Rancangan Undang-undang (RUU).