detikFinance

Dicopot dari Jasa Marga, Refly Harun Jadi Komut Pelindo I

Pakar hukum tata negara Refly Harun dicopot dari Komisaris Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR). Ini kata Rini.

Jumat, 07 Sep 2018 10:50 WIB

detikFinance

Refly Harun Dicopot dari Komisaris Utama Jasa Marga

PT Jasa Marga pagi ini mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa salah satu agendanya adalah perombakan direksi dari pengurus perseroan PT Jasa Marga.

Rabu, 05 Sep 2018 12:16 WIB

detikNews

KPU Puncak Polisikan Refly Harun soal Dugaan Surat Palsu

Refly Harun dituduh menggunakan surat tanda terima dan stempel KPUD Puncak, Papua, palsu dalam gugatan sengketa Pilkada Kabupaten Puncak ke MK.

Kamis, 16 Agu 2018 18:46 WIB

detikNews

Sengketa Lahan Ratusan Miliar Rupiah di Dago Berujung di MK

Sengketa kepemilikan lahan yang ditaksir seharga triliunan rupiah yang terletak di Kota Bandung, Jawa Barat, berujung pada gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Selasa, 10 Apr 2018 11:05 WIB

detikNews

Sederet Negara yang Sudah Bubar di Dunia

Ada sejumlah negara yang tercatat sudah bubar. Mana saja?

Rabu, 21 Mar 2018 12:32 WIB

detikNews

Ini Syarat Negara Dinyatakan Bubar

Prabowo berpidato soal 'Indonesia bubar tahun 2030'. Lalu, apa sebenarnya syarat sebuah negara dinyatakan bubar?

Rabu, 21 Mar 2018 10:50 WIB

detikNews

Panas! Ini Pro-Kontra Amendemen UUD 1945

MPR dan BPIP bakal mengamendemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD '45). Rencana ini menuai pro-kontra.

Jumat, 16 Mar 2018 21:04 WIB

detikNews

Pemerintah Aceh Tak Berhak Berlakukan Hukuman Pancung

Pemberlakuan hukuman mati mendapat sorotan tajam dalam perspektif HAM, apalagi pemancungan yang dinilai tak manusiawi.

Jumat, 16 Mar 2018 06:47 WIB

detikNews

Bahaya Amendemen UUD 1945: MPR Kembali Jadi Lembaga Tertinggi

MPR dan BPIP bakal mengamendemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut pakar hukum tata negara, ini berbahaya!

Kamis, 15 Mar 2018 18:36 WIB

detikNews

DPR Makin Digdaya, Jokowi Tak Kuasa

Sikap politik Presiden Jokowi tak bisa menghentikan langkah DPR memperkuat diri dengan UU MD3.

Rabu, 14 Mar 2018 12:35 WIB