Komisi I DPR melalui kedutaan Indonesia di Arab Saudi mendengar adanya rencana Arab Saudi melarang masuknya TKI ke negara tersebut. Keputusan tersebut harus dijadikan momentum awal reformasi pengiriman TKI ke luar negeri.

Penelitian Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menunjukkan tingkat kepuasan publik atas kinerja SBY turun. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai, tak perlu survei pun sudah dapat diketahui popularitas SBY memang turun.

Pemerintah dinilai kurang gigih dalam membebaskan Ruyati, di antaranya kurang melobi pihak keluarga korban. Hal itu dibantah Menkumham, Patrialis Akbar.

DPR tengah membahas revisi UU Pemilu yang akan mengatur angka ambang batas parlemen atau Parliamentary Treshold (PT). PKS siap membahas persoalan tersebut dalam Sekretariat Gabungan (Setgab) koalisi.

Pemerintah Indonesia memutuskan membayar diyat terkait kasus Darsem, TKW yang terancam hukuman mati di Arab Saudi. Darsem tak otomatis bebas karena diyat hanya menghindarkan Darsem dari hukuman mati. 

TKW Ruyati, tewas dipenggal di Arab Saudi. Partai Keadilan Sejahtera meminta agar pengiriman tenaga kerja informal seperti PRT ke luar negeri dihentikan karena merendahkan martabat bangsa.

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) sudah mengirim uang Rp 4,7 miliar ke KBRI Riyadh untuk membayar diyat TKW Darsem. Uang ditransfer hari ini dan akan segera dibayarkan.

Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mendesak pemerintah menghentikan pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Arab Saudi. Jika terus dibiarkan seperti ini, kekerasan terhadap TKI akan terus berlanjut.

Komisi I DPR menyetujui pembayaran uang tebusan untuk Darsem binti Dawud, TKI yang membunuh majikannya karena hendak diperkosa. Pembayaran diyat itu diambilkan dari pos anggaran Kemenlu dan diserahkan sebelum 7 Juli 2011.

TKI di Arab Saudi, Ruyati, dipancung karena membunuh majikannya pada Sabtu (18/6/2011) kemarin. Hal ini menunjukkan kelemahan diplomasi dan perlindungan WNI di hilir. Di hulu, sistem rekrutmen dan penempatan TKI juga lemah.