Jaksa KPK menegaskan pihaknya berwenang melakukan penyidikan dan penuntutan pidana pencucian uang terhadap bekas Bupati Bangkalan Jawa Timur, Fuad Amin. 

Jaksa Penuntut Umum pada KPK meminta Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi untuk menolak eksepsi bekas Bupati Bangkalan, Jawa Timur, Fuad Amin. Jaksa menegaskan surat dakwaan telah disusun sesuai ketentuan KUHAP.

Jaksa KPK menegaskan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta berhak memeriksa dan mengadili perkara pidana korupsi dan pidana pencucian uang dengan terdakwa bekas Bupati Bangkalan, Jawa Timur, Fuad Amin.

Bekas Bupati Bangkalan, Jawa Timur, Fuad Amin dipindahkan tahanannya dari Rutan KPK ke Rutan Salemba. Pemindahan dilakukan karena kondisi kesehatan.

Eks Bupati Bangkalan Fuad Amin melalui kuasa hukumnya menyatakan KPK tak berhak menuntut perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang ditudingkan kepadanya. Plt Pimpinan KPK Johan Budi membantah hal itu.

Eks Bupati Bangkalan Fuad Amin menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Fuad ditemani istrinya saat menjalani sidang dengan agenda pembacaan nota keberatan.

Eks Bupati Bangkalan Fuad Amin menyampaikan kembali keluhannya tentang kesehatan kepada majelis hakim dalam sidang dengan agenda nota keberatan di Pengadilan Tipikor. Jaksa penuntut umum KPK telah menyarankan beberapa hal terkait hal tersebut.

Eks Bupati Bangkalan Fuad Amin enggan ditahan dan diadili di Pengadilan Tipikor Jakarta. ‎Fuad mengatakan Pengadilan Tipikor Jakarta tidak berwenang mengadili perkara yang menjeratnya.

Mantan Bupati Bangkalan Fuad Amin mengajukan eksepsi atau nota keberatan atas surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum (JPU) KPK. Fuad mengklaim KPK tidak berhak untuk menuntut tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang ditudingkan kepadanya.

Bekas Bupati Bangkalan, Jawa Timur, Fuad Amin didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang pada 2010-2014, yang ditotal jumlahnya mencapai Rp 229,45 miliar. Fuad Amin membantah dakwaan ini.