UU KIP diharapkan tidak menjadi alat balik pemerintah untuk mencekal pemanfaatan informasi oleh masyarakat. Bila hal itu terjadi, maka esensi UU yang baru diketok pekan lalu ini hilang.

13 Bab dan 64 pasal telah disusun dalam UU KIP. Meskipun publik boleh mengakses informasi, namun masih ada yang rahasia.

Komisi Informasi Publik (KIP) ditingkat pusat dan provinsi segera dibentuk. KIP menjamin ketersediaan informasi kepada publik.

Pembahasan RUU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) digelar secara tertutup. LSM memprotes keras karena dikhawatirkan akan menghasilkan UU yang membatasi informasi untuk publik.

Sejumlah massa berkumpul di pusat kota Kutacane, Aceh Tenggara (Agara), Senin (23/04/2007). Aksi mogok kerja juga masih terus berlanjut.