Pemprov Jabar berdalih kenaikan dana hibah yang melonjak tajam jelang Pilkada 2013 karena adanya beban penyaluran dana BOS (Biaya Operasional Sekolah) dari pusat yang masuk ke dalam hibah provinsi.

Pengurusan pajak kendaraan di Jabar mengalami gangguan karena material untuk Tanda Nomer Kendaraan Bermotor kini kosong. Tak hanya itu, kertas untuk Surat Tanda Nomor Kendaraan serta Buku Pemilik Kendaraan Bermotor juga tak tersedia.

Tak mau kalah dengan DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga ingin membangun transportasi Mass Rapid Transit (MRT). Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mencari investor sampai ke China.

Sebanyak 5.874 desa di Jabar akan mendapatkan bantuan dana masing-masing Rp 100 juta per desa dalam program fasilitasi infrastruktur pedesaan. Namun hingga saat ini, baru sekitar 290 desa atau 5 persen saja yang sudah cair.

Sekitar 100-an kepala desa yang berasal dari Kabupaten Sukabumi mendatangi Kantor Pemprov Jabar di Gedung Sate Jalan Diponegoro. Mereka datang untuk meminta kepastian soal dana bantuan desa yang hingga saat ini belum juga cair.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan tersandung masalah. Ia diduga telah merekrut 12 tenaga ahli untuk membantu roda pemerintahan tanpa adanya payung hukum.

Meski dinilai terlambat dalam pembentukan Komisi Informasi Daerah (KID), pemerintah akan tetap menjalankan dan membentuk komisi tersebut. Dijadwalkan akhir Juli 2010 KID akan terbentuk.

Konsorsium 15 perusahaan asing yang akan membangun kereta supercepat Cirebon-Bandung-Jakarta-Bandara Soekarno Hatta, kini tengah melakukan konsolidasi internal. Pemprov Jabar hingga kini belum dilibatkan.

Kereta supercepat yang digagas oleh konsorsium 15 perusahaan asing tak akan menggunakan lintasan yang sudah ada milik PT KA. Sebab, moda transportasi modern ini direncanakan berupa monorel. Setiap kapsul bisa mengangkut 100 hingga 200 orang.

Kereta supercepat yang digagas konsorsium 15 perusahaan asing, direncanakan berupa monorel. Setiap kapsul bisa mengangkut 100 hingga 200 orang. Nilai investasi moda transportasi modern ini Rp 30 triliun.