Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) gagal bertemu Kapolri terkait rencana pemberian perlindungan terhadap Komjen Pol Susno Duadji. Hal ini dikarenakan Kapolri sedang berada di luar negeri.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono rencananya akan menjadi inspektur upacara pemakaman Ibu Hasri Ainun Habibie. Jelang pemakaman Ainun, Taman Pemakaman Pahlawan (TMP) Kalibata sudah dijaga ketat.

Sel tahanan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, ternyata tidak bisa membungkam Komjen Pol Susno Duadji. Dari dalam sel tahanan, mantan Kabareskrim Polri itu bersumpah tidak pernah menerima uang atau apa pun dari Sjahrir Johan.

KPK belum juga berhasil 'membawa' Nunun Nurbaeti ke Indonesia. KPK membantah sungkan 'menjemput' istri mantan Wakapolri Adang Daradjatun tersebut.

Nunun Nurbaeti masih menghirup udara bebas. Sementara para terdakwa kasus siap pemilihan Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia sudah berstatus sebagai terpidana. Bagaimana dengan Nunun?

Jaksa KPK memang gagal mendatangkan Nunun Nurbaeti dalam persidangan kasus suap pemilihan Deputi Gubernur Senior (DGS) BI. Vonis pun sudah dijatuhi kepada empat terdakwa. Namun, bukan berarti jaksa akan mendiamkan Nunun.

Pendapat berbeda (dissenting opinion) dikemukakan oleh hakim Andi Bachtiar dalam vonis Hamka Yandhu. Andi berpendapat, Nunun Nurbaeti bisa dijerat pasal turut serta melakukan dalam kasus suap pemilihan Deputi Gubernur Senior (DGS) BI.

Persidangan kasus suap pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia segera memasuki tahap akhir. Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) akan menjatuhkan vonis terhadap 4 mantan anggota DPR periode 1999-2004 yang menjadi terdakwa.

Komjen Pol Susno Duadji menilai keterangan 3 saksi yang dijadikan dasar penetapan dirinya sebagai tersangka dugaan suap dalam perkara investasi ikan Arwana di Riau sangat lemah. Keterangan masing-masing saksi juga tidak memiliki korelasi yang kuat.

Komisi III (hukum) DPR meminta agar Wakil Jaksa Agung Darmono ditarik dari posisinya sebagai anggota Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. Darmono yang merupakan pejabat eselon I Kejaksaan Agung dinilai terlalu tinggi sebagai anggota Satgas.