Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti hari ini blusukan ke Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), untuk melakukan panen rumput laut.

Tim juga menemukan adanya fakta biaya operasional bulanan dari PT PBR kepada sejumlah oknum di sekitar Benjina. Hal ini diakui pihak perusahaan, namun belum terkonfirmasi oleh para penerima.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan penggunaan alat tangkap cantrang masih diperbolehkan hingga September 2015.

Beberapa ABK asal Myanmar mau bersuara soal dugaan perbudakan yang dialaminya. Namun masih dalam suasana penuh ketakutan.

Para ABK Indonesia banyak yang pernah dipekerjakan di kapal-kapal pencuri ikan asing. Mereka menyaksikan bagaimana praktik ilegal itu berlangsung selama puluhan tahun. Bagaimana kisahnya?

Kapten M Ardi sebagai pemimpin di kapal bercerita, tugas mereka saat ini adalah memeriksa kapal-kapal yang beroperasi di sekitar perairan timur Indonesia, mulai laut Arafura, Kepulauan Aru hingga perairan Papua.

PT Pusaka Benjina Resources terlibat kasus perbudakan. Selain itu, perusahaan ini juga melanggar ketentuan operasional kapal.

Beberapa izin operasional kapal milik PT Pusaka Benjina Resources (PBR) terbit setelah berlakunya aturan moratorium atau penghentian sementara perizinan kapal eks asing.

PT Pusaka Benjina Resources (PBR) yang melakukan perbudakan terhadap Anak Buah Kapal (ABK) asing asal Myanmar dan Kamboja, memiliki armada kapal yang cukup banyak.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengambil sikap tegas terhadap PT Pusaka Benjina Resources (PBR) terkait kasus perbudakan.