Penetapan perolehan kursi oleh KPU pada 9 Mei 2009 belum memiliki kekuatan hukum tetap karena belum ditandatangani. Karena itu penetapan tersebut belum bisa dijadikan dasar untuk mendaftarkan bakal pasangan capres/cawapres.

Hingga kini para parpol belum menerima salinan lengkap hasil pemilu untuk DPRD provinsi. Akibatnya parpol dirugikan karena waktu pengajuan gugatan ke MK tinggal tersisa besok.

Bawaslu mendatangi KPU untuk mengikuti rapat pleno penetapan rekapitulasi. Dari 12 orang rombongan, yang diizinkan mengikuti rapat pleno hanya 7.  Bawaslu protes.

KPU masih belum final menentukan rekapitulasi perolehan suara akhir nasional. Satu-satunya masalah yang mengganjal suara Kabupaten Nias Selatan masih diperdebatkan oleh para saksi.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadwalkan penghitungan suara Pemilu Legislatif 2009 selesai pada hari ini 7 Mei 2009.Bawaslu menilai rekapitulasi paralel bisa jadi solusi.

Sejumlah pejabat negara menggelar rapat koordinasi di MK. Rapat akan membahas permohonan perkara perselisihan hasil pemilu 2009 yang bakal ditangani MK.

Ada yang menarik dari peserta fit and proper test calon anggota Komisi Informasi Pusat (KIP). Latar belakang mereka yang beragam menjadi keunikan tersendiri.

KPU mengaku sudah mengirimkan surat kepada KPK. Isinya, memohon KPK agar segera meminta keterangan KPU terkait pengadaan teknologi informasi (TI) KPU.

Tidak hanya siswa-siswi sekolah dasar (SD) yang kesulitan menghafal jumlah provinsi di Indonesia. Rupanya wakil rakyat berdasi di Senayan pun mengalami kesulitan yang sama.

Bawaslu menyurati KPU supaya terbuka mengenai laporan dana kampanye partai politik. Namun KPU mengatakan, laporan dana kampanye itu berada di tangan akuntan publik.