Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan pasangan Prabowo-Hatta Rabu (6/8) besok.

Ketua Tim Advokasi Pemenangan Prabowo-Hatta, Eggi Sudjana, menganggap KPU Pusat tidak memiliki wewenang menerbitkan surat edaran untuk KPU Daerah untuk membuka kotak suara. 

Tim kuasa hukum pasangan calon presiden Jokowi-JK mendaftarkan permohonan sebagai pihak terkait ke MK dalam sengketa hasil pilpres. Tim Jokowi JK tidak gentar dengan gugatan Prabowo dan menganggap data gugatan itu hanya karangan belaka.

Tim Prabowo-Hatta menggugat hasil Pilpres 2014 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kubu Jokowi-JK terus memberikan pembelaan kepada KPU sebagai penyelenggara pemilu.

Desakan agar PPP mendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla pasca Pilpres menguat di internal. Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Zarkasih Noer menilai munculnya suara-suara tersebut adalah hal yang wajar, bukan perpecahan.

Sekretaris Tim Pemenangan Prabowo-Hatta, Fadli Zon, mendatangi Badan Reserse Kriminal Polri untuk melaporkan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik. Namun Fadli menolak menunjukkan bukti laporannya kepada wartawan.

Anggota Tim Prabowo-Hatta Fadli Zon melaporkan Ketua KPU Husni Kamil Manik ke Bareskrim Polri terkait perintah membuka kotak suara dalam menghadapi gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK). Apa tanggapan Husni?

Kubu Jokowi-JK menjadi pihak terkait dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) antara Prabowo-Hatta yang menggugat KPU. Mereka sudah menyiapkan ratusan advokat.

Meskipun kubu Prabowo-Hatta hanya menggugat KPU dalam sengketa ini, menurut Adnan pada akhirnya pihak Jokowi-JK juga akan terlibat. Kubu pasangan terpilih tersebut dinilai memiliki kepentingan dalam hal ini.

Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa didampingi 95 pengacara dalam gugatan hasil Pilpres ke MK. Kuasa hukum KPU Adnan Buyung Nasution pun mengaku siap menghadapinya.