Puluhan pemuda warga Kelurahan Made Kecamatan Sambikerep, Surabaya melakukan aksi unjuk rasa di Balai Desa Kelurahan Made. Mereka minta dua warganya tidak dijadikan tersangka kasus tanah ganjaran.

Ribuan petani di Sumut mengancam memboikot pelaksanaan Pilpres jika sejumlah persoalan petani tidak kunjung diselesaikan. Ancaman itu disampaikan dalam aksi unjuk rasa ke BPN Sumut.

Kasus sengketa tanah di Jalan Pemuda No 17 Surabaya, antara PT Singa Barong Kencana (SBK) versus PT Maspion terus berlanjut. Rencanannya, Jumat besok polisi akan memeriksa tersangka Eska Kanasut General Manager PT Maspion.

Dengan dalih bukti lemah dan prosedur tak lengkap, Polda Jatim didesak untuk menghentikan penyidikan sengketa tanah yang menyeret Bos PT Maspion Alim Markus menjadi tersangka. Sementara polisi tetap yakin telah sesuai prosedur.

Penetapan Bos PT Maspion Alim Markus sebagai tersangka pemalsuan surat tanah dan bangunan di Jalan Pemuda No 17 Surabaya dinilai tidak layak. Sebab selain ada beberapa unsur yang belum dipenuhi penyidik, Alim Markus tak terlibat proses pembelian.

4 Tersangka kasus sengketa tanah sudah ditetapkan. Salah satunya Bos PT Maspion Alim Markus yang disangka melakukan pemalsukan dokumen. Polda Jatim berjanji akan menangani kasus tersebut secara profesional tanpa tekanan.

Selain Bos PT Maspion Alim Markus, Polda Jatim menetapkan 3 tersangka lainnya. Alim Markus Cs disangka telah membuat surat palsu berupa surat jual beli dan berita acara serah terima yang digunakan untuk mengajukan IMB dan SHGB.

Akhirnya Polda Jatim secara resmi buka suara. Bos PT Maspion Alim Markus ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus sengketa tanah di Jalan Pemuda 17 Surabaya. Meski sudah tersangka, namun polisi tak menahannya.

Meski Bos Maspion Alim Markus sempat menyatakan dirinya diperiksa sebatas saksi namun anehnya surat panggilan dari Polda Jatim S.Pgl/1219/III/2009 disebutkan sebagai tersangka kasus sengketa tanah.

Kasus sengketa tanah di Jalan Pemuda 17 Surabaya yang menyeret Alim Markus Bos PT Maspion ternyata sudah berlangsung cukup lama. Kasus itu berawal dari laporan Surya Atmadinata ke Polda Jatim pada tahun 2003.