Tim khusus yang membahas RUU TPPU pada Rabu (25/8) lalu batal mengadakan rapat karena jumlah anggota DPR yang hadir tidak memenuhi quorum. Agar tidak terulang kembali, ketua fraksi harus bersikap.

Partai Demokrat mendorong pengusutan isu suap di tim perumus RUU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). PD berharap pembahasan RUU tidak selalu dibarengi dengan isu suap.

Bambang Soesatyo membantah menerima suap terkait RUU TPPU. Bambang malah menuding Partai Demokrat dan Ketua PPATK mempolitisir RUU ini.

Ketum PPP Suryadharma Ali yang juga Menteri Agama enggan mengomentari isu suap Rp 5 miliar yang merebak, terkait pembahasan RUU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

RUU PPTPU kini berada di tangan tim perumus DPR. Namun sayang, tim yang seharusnya tinggal merumuskan apa yang sudah disepakati panitia kerja, malah alot. Daripada terlalu lama, lebih baik dibawa saja ke rapat paripurna

Sebagian fraksi di Komisi XI DPR-RI menolak campur tangan pemerintah dalam pengelolaan mata uang seperti yang tertuang dalam Rancangan Undang-Undang Mata Uang (RUU Mata Uang).

DPR sepakat tidak memasukkan Redenominasi dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Mata Uang. DPR khawatir masyarakat panik jika redenominasi masuk dalam RUU Mata Uang.

Fraksi Hanura meradang mendengar isu suap Rp 5 miliar terkait pembahasan RUU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). KPK pun diminta menyelidiki dan mengusut dugaan suap itu.

Tim Perumus RUU PPTPU disebut-sebut berniat melemahkan KPK. Caranya, dengan menyunat sejumlah pasal yang memberi kewenangan kepada KPK untuk menangani pidana pencucian uang.

Fraksi PDI Perjuangan menolak mengomentari isu suap Rp 5 miliar dalam pembahasan RUU TPPU. FPDIP menilai tidak relevan bila isu itu dijadikan pembahasan.