Mayjen (Purn) Kivlan Zen tidak memenuhi panggilan ketiga Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terkait kasus penculikan 1998. Dengan demikian, Komnas HAM siap melakukan pemanggilan paksa.

Tahun 2013 lalu, sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Bandung mendapat raport merah dari Ombudsman RI Perwakilan Jabar. Di Tahun 2014, raport merah tersebut sudah berganti dengan raport hijau.

Mereka mengancam akan melaporkan Plt Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan PD Pasar Jaya atas tuduhan dugaan korupsi terkait revitalisasi Pasar HWI Lindeteves, Jalan Hayam Wuruk, Jakarta Barat. Apa tanggapan Ahok soal konferensi pers dan ancaman tersebut?

Pengacara Himpunan Pedagang Pasar Hayam Wuruk Indah Lindeteves (HIPPWIL), Otto Hasibuan, meminta Plt Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama dan PD Pasar Jaya menindaklanjuti hasil rekomendasi Ombudsman.

Beberapa LSM yang tergabung dalam Koalisi Melawan Lupa mengadukan KPU ke Ombudsman karena dinilai lemah melakukan klarifikasi atas salah satu capres yang bermasalah HAM. KPU memberikan respons melalui Ombudsman namun dinilai mengecewakan.

Pelayanan di kantor Badan Pertanahan Negara (BPN) II Surabaya dikeluhkan masyarakat yang berkepentingan dengan urusan tanah. Salah satu keluhan disampaikan ahli waris sengketa tanah yang kini berdiri bangunan Grand City.

Badan pengawas hubungan industrial Australia memulai investigasi terkait laporan adanya turis backpacker yang dieksploitasi oleh agen tenaga kerja. Para turis itu dipekerjakan sebagai pemetik buah dan dibayar murah dan terpaksa tinggal di akomodasi ilegal.

Komisi II DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama KPU, Bawaslu, Ombudsman, dan BPN. Dalam rapat tersebut anggota Bawaslu Nasrullah mempertanyakan soal multitafsir UU Pilpres.

Kontras bersama Imparsial dan Setara Institute menilai KPU melakukan maladministrasi dengan tidak memasukkan materi HAM dalam debat capres-cawapres.

Sengketa lahan Grand City dengan ahli waris Hj Nuraini sudah dilaporkan ke Ombudsman RI perwakilan Jawa Timur. Namun, kuasa hukum ahli waris mengaku kecewa dengan ombudsman, karena tidak ada tindak lanjut pemanggilan pihak terkait seperti BPN II Surabaya.