Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) dalam tiga bulan terakhir pasca perombakan besar-besaran di jajaran PNS DKI telah menerima pengunduran diri sejumlah pejabat. Dia pun menceritakan salah satu di antara mereka.

Ahok berencana untuk merombak kembali jajaran PNS DKI pada April mendatang. Ahok menyebut pasca perombakan pada Januari 2015, sudah ada pejabat SKPD yang minta distafkan.

Kemendagri meminta Pemprov DKI Jakarta untuk meninjau ulang mengenai besaran tunjangan daerah dalam evaluasi APBD 2015. Namun Sekda DKI Saefullah menjelaskan pihaknya tetap memberi tunjangan kinerja daerah (TKD) PNS DKI Jakarta.

Draf Rancangan Anggaran Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta hasil evaluasi Kemendagri sangat banyak. Rapat Badan Anggaran DPRD baru membahas halaman awal. 

Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok dan juga Wagub Djarot belum menerima gaji. Hal itu terjadi karena APBD 2015 belum juga disahkan.

Sekda DKI Saefullah mengungkapkan, berdasarkan survei yang dilakukan pihaknya baru-baru ini, biaya hidup keluarga di Jakarta Rp 6 juta per bulan. Karena itu, wajar apabila gaji PNS yang masuk dalam belanja pegawai mencapai Rp 20 triliun.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) DKI Jakarta masih harus bersabar. Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) yang seharusnya mereka terima dalam pekan ini, masih tertahan hingga pembahasan APBD 2015 selesai.

Jika tak ada kesepakatan dengan DPRD‎, maka Pemprov DKI hanya bisa menggunakan pagu anggaran APBD 2014 sebesar Rp 72,095 triliun berdasar Pergub. Otomatis Tunjangan Kerja Daerah (TKD) yang dulu digaungkan Gubernur DKI Basuki T Purnama terancam batal.

Sanksi ekonomi dari Amerika Serikat (AS) dan negara Eropa Barat membuat ekonomi Rusia tenggelam. Krisis ekonomi menghantam negara berjuluk beruang merah tersebut.

Russia benar-benar sedang mengencangkan ikat pinggang. Dari mulai gaji presiden hingga PNS dipotong 10% tahun ini.