Agenda reformasi di MA ternyata mendapat resistensi yang sangat dahsyat di lingkungan MA. Pembentukan KY dan sebagainya tidak mampu membongkar dan membenahi persoalan mendasar dan laten di MA.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menandatangani Nota Kesepahaman Bersama atau MoU dengan 10 lembaga. Tujuan dari acara ini untuk menekan pelanggaran Pemilihan Umum (Pemilu).

KY menyatakan mutasi hakim adalah hak prerogatif MA. Namun KY mengaku terus menyelidiki track record hakim PN Tanjung Karang, Ronald Salnofry Bya, yang kini menjadi Wakil PN Tanjung Pandan.

Karier hakim hakim PN Tanjung Karang, Ronald Salnofry Bya menjadi Wakil PN Tanjung Pandan, Bangka Belitung sangat cemerlang. Padahal dia membebaskan koruptor Rp 119 miliar.

Kabar bahagia datang dari pasangan Endhita dan Onci 'Ungu'. Enditha baru saja melahirkan anak pertamanya pada Sabtu (10/11/2012) sekitar pukul 08.30 WIB.

Tidak sedikit hakim yang pernah berurusan dengan Badan Pengawas (Bawas) MA malah naik jabatan ke jenjang yang lebih tinggi. Sedangkan tidak sedikit hakim tegas malah dikucilkan.

Pemindahan hakim Teguh Haryanto dari Wakil Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Karang ke PN Surakarta dinilai penuh Kontroversi. Bagaimana tidak, tanpa alasan yang, hakim pemutus hukuman 20 tahun bagi Jaksa Urip Tri Gunawan ini dipindah ke pengadilan yang 'sepi' perkara.

Komisi Yudisial (KY) sudah menerima berkas BAP hakim Puji Wijayanto yang tertangkap 'nyabu'. Dalam BAP yang diperoleh, hakim Puji banyak menyebutkan nama hakim-hakim yang disinyalir mengonsumsi narkoba.

Komisi Yudisial menilai ada kejanggalan dari pembebasan tugas dan pemindahan kepada Hakim Teguh Haryanto yang berani memvonis Jaksa Urip dengan 20 tahun bui.

Hakim pemutus jaksa Urip Tri Gunawan dengan hukuman 20 tahun penjara, Teguh Haryanto kini dibebastugaskan mengadili perkara korupsi. Hal ini dinilai sebagai keputusan kontroversi Mahkamah Agung (MA) yang terus terulang.