Fraksi Gerindra telah menegur Pius Lustrilanang yang dinilai jalan sendiri terkait pembangunan gedung baru DPR. Gerindra memerintahkan Pius memperjuangkan pembatalan pembangunan gedung yang kontroversial itu.

Fraksi Gerindra DPR menolak pembangunan gedung baru DPR senilai Rp 1,6 triliun. Gerindra siap menegur anggotanya, Pius Lustrilanang, yang menjadi ketua panitia kerja (panja) pembangunan gedung DPR karena jalan sendiri.

Menindak lanjuti dugaan tindak kesewenang-wenangan Densus 88 Mabes Polri dalam menangani tindak terorisme, Komisi III DPR akan membentuk panitia kerja (panja) baru.

DPR menggelar rapat gabungan dengan jajaran Menkopolhukan membahas anarkisme Ormas. Diharapkan dalam rapat dicapai kesepakatan Pemerintah dengan DPR terkait penertiban ormas yang anarkis.

Komisi VII DPR segera membentuk Panitia Kerja (Panja) Lingkungan Hidup. Panja ini akan mengawasi perijinan perusahaan yang membuka usaha di hutan alam.

Pembahasan RUU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) diterpa isu adanya suap untuk anggota Dewan sebesar Rp 5 miliar. Jika ada bukti kuat, KPK meminta agar segera dilaporkan.

Panja DPR untuk RUU TPPU membantah memangkas wewenang KPK dan PPATK. Setiap putusan yang dihasilkan merupakan kesepakatan DPR bersama pemerintah sebagai partner kerjanya.

Akhirnya KPK bisa mendapat kewenangan menerima Laporan Hasil Analisis (LHA) dari PPATK, hal yang sempat jadi ganjalan di DPR. Tetapi KPK hanya fokus kepada unsur pidana korupsi dari kasusnya.

FPG menolak KPK diberi kewenangan untuk menyidik tindak pidana pencucian uang seperti di dalam draf RUU TPPU. Lembaga antikorupsi tersebut hanya bersifat adhoc atau sementara, bukan seperti Kejaksaan atau Polri yang permanen.

Tim Perumus RUU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mengadakan rapat finalisasi. Hari ini akan diambil kesepakatan terkait penguatan PPATK dan KPK, atau sebaliknya.