Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) mengapresiasi keberhasilan KPK dan Bareskrim Polri mengungkap kasus pemerasan TKI di Terminal II Bandara Soekarno Hatta. 

KPK menyindir sikap pemerintah dalam hal ini Kemenakertrans yang dinilai tak serius mengurus TKI. Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto merujuk pada pernyataan Menaker Muhaimin Iskandar.

Karut marut pengelolaan TKI semakin terkuak pasca Sidak KPK di terminal kedatangan TKI di Bandara Soetta. KPK pun menemukan ada beberapa anggota DPR yang mempunyai Perusahaan Jasa TKI (PJTKI) dan perusahaan travel khusus TKI.

Pasca melakukan Sidak di Bandara Soetta, KPK berkesimpulan bahwa pemerasan terhadap TKI terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif. Lembaga antikrupsi ini akan memanggil BNP2TKI terkait persoalan ini.

"Jadi memang pemerasan terhadap TKI itu terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif," kata Wakil Ketua KPK, Adnan Pandu Praja.

Menteri Perhubungan EE Mangindaan menyebut masih ada beberapa PR yang harus segera dituntaskan sebelum berakhirnya masa Presiden SBY Oktober nanti.

Aksi inspeksi mendadak yang digelar KPK di bandara Soetta membuka praktik pemerasan terhadap TKI. Menindaklanjuti temuan itu, Migrant Care mendatangi KPK sambil membawa sejumlah data pemerasan TKI.

Selain memberi apresiasi kepada Bos KAI Ignasius Jonan dan ASDP, Menteri BUMN Dahlan Iskan menyebut bahwa Bos Damri Juga perlu mendapat apresiasi.

KPK membongkar praktik pungli terhadap TKI di Bandara Soekarno Hatta. Anggota Komisi IX DPR RI Poempida Hidayatulloh mengapresiasi langkah KPK tersebut.

‎KPK, UKP4, dan Bareskrim Polri sukses melakukan sidak di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten. Menurut Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto pasca sidak, terjadi penurunan praktik calo dan pemerasan.