Sebanyak 337 perusahaan di DKI Jakarta ramai-ramai mengajukan penangguhan pembayaran upah minimum provinsi (UMP) Rp 2,2 juta per bulan yang bakal berlaku 1 Januari 2013.

Kenaikan UMP 2013 DKI Jakarta dari Rp 1,5 juta menjadi Rp 2,2 juta atau 44% menjadi kekhawatiran pengusaha untuk jangka panjang.

Kalangan pengusaha masih menolak keras kebijakan Gubernur DKI Jokowi menaikkan upah minimum provinsi (UMP) DKI menjadi Rp 2,2 juta per bulan tahun depan.

Prabowo menyindir buruh Indonesia yang meminta kenaikkan upah sangat tinggi. Seharusnya, para buruh harus mengerti dulu kondisi perusahaan dan ekonomi Indonesia saat ini.

Aksi demo kembali dilakukan buruh Sumut. Hari ini, sekitar 1.000 buruh mendatangi Kantor Gubernur Sumut.

Bank Dunia menyoroti beberapa kebijakan yang dilakukan pemerintah terkait pertumbuhan ekonomi. Salah satunya, kebijakan pemerintah terkait Upah Minimum Provinsi (UMP/UMK).

4 Perusahaan Disetujui Menangguhkan UMP

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta Eddy Kuntadi memperkirakan kenaikan Upah Minum Provinsi (UMP) signifikan tahun 2013 akan mempengaruhi arus investasi yang masuk ke Indonesia.

Jelang batas akhir pengajuan penangguhan UMP sekitar tanggal 20 Desember 2012, para pengusaha di Jakarta mulai mendaftarkan penangguhan ke Kadin DKI Jakarta.

Memasuki pertengahan Desember 2012, ternyata belum semua kabupaten dan kota di Sumatera Utara menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Tidak adanya Dewan Pengupahan Daerah (Depeda) menjadi salah satu penyebab.