Kubu Aburizal Bakrie mempermasalahkan keberadaan hakim Mahkamah Partai Golkar yang dianggap tidak independen dan tak konsisten dalam menyikapi dualisme kepengurusan Golkar. Namun, tudingan itu diluruskan oleh ketua Mahkamah Partai Prof Muladi.

Mahkamah Partai Golkar hari ini menggelar sidang putusan terkait perselisihan kepengurusan DPP Partai Golkar‎ antara kubu Aburizal Bakrie dengan kubu Agung Laksono. Putusan ini menurut kubu Agung bersifat final dan mengikat sehingga tidak bisa digugat.

Mantan Ketua MK Akil Mochtar kini harus mendekam di penjara hingga akhir hayat pasca kasasinya ditolak oleh MA. Akil Mochtar mendekam seumur hidup di penjara karena terbukti korupsi.

Mahkamah Partai Golkar akan membacakan keputusannya terkait perpecahan yang melanda partai pohon beringin, hari ini (25/2/2015). Sudah dua kali Mahkamah Partai Golkar bersidang, dan hari ini akan menjadi sidang ketiga.

DPP Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie melalui kuasa hukumnya Yusril Ihza Mahendra akan mengajukan kasasi ke MA setelah permohonan mereka ditolak PN Jakarta Barat. Kubu Agung menyindir langkah lawannya itu.

KY besok akan memeriksa berkas hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Sarpin Rizaldi. KY akan mempelajari apakah terjadi pelanggaran etika atau tidak terkait putusan Sarpin yang memenangkan Komjen Budi Gunawan di praperadilan.

Ketua DPP Golkar hasil Munas Ancol, Yorrys Raweyai, menyatakan siap mengamankan proses persidangan Mahkamah Partai Golkar besok. Yorrys lalu mengumumkan bahwa mulai besok kantor DPP Golkar yang saat ini ditempati oleh kubu Agung Laksono akan ditutup.

Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat tidak menerima permohonan gugatan Aburizal Bakrie untuk mengadili sengketa kepengurusan Partai Golkar dalam putusan sela siang tadi.

‎Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat memutuskan menolak permohonan kubu Aburizal Bakrie tetang penyelesaian dualisme kepengurusan DPP Golkar dalam putusan sela hari ini. Hakim berpendapat penyelesaian diselesaikan secara internal.

Jelang pembacaan putusan sela di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat, majelis hakim menyampaikan telah menerima 3 surat dari Mahkamah Partai Golkar pada Senin (23/1) kemarin.