Wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak memunculkan pro-kontra. Ada yang mendukung, tak sedikit yang menolak. Lantas, apa saja keuntungan dan kelemahan pilkada serentak?

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi kaget mendengar adanya kepala daerah yang menggunakan APBD untuk kegiatan seks. Alasannya, selama ini dia baru menemukan kasus video porno saja.

Pernyataan KPK tentang penyalahgunaan APBD oleh beberapa kepala daerah untuk seks cukup mencengangkan. Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo (Foke) pun mengharapkan hal tersebut tidak terjadi di daerah pemerintahannya.

APBD rawan penyelewengan. Salah satunya temuan KPK pada 2007-2008 ada kepala daerah yang menggunakan anggaran negara untuk main seks. Mencegah peristiwa seperti itu terulang, Kemendagri harus tegas.

Wakil Ketua FPD DPR Sutan Bhatoegana memandang sudah tak aneh kalau kepala daerah menggunakan uang korupsi untuk bermain seks. Uang korup, biasanya untuk tindakan maksiat. 

Komisi II DPR merespon adanya informasi bahwa kepala daerah ada yang pernah menggunakan APBD untuk bermain seks. Kemendagri dan KPK harus segera memproses masalah ini. 

Seorang pejabat negara memang rawan menyalahgunakan wewenangnya, khususnya kepala daerah. Bahkan sejumlah kepala daerah disinyalir pernah gunakan uang negara untuk bermain seks. Duh! 

Ditengah keraguan masyarakat akan peranan pajak dalam memajukan pendidikan di Indonesia, sebenarnya pemerintah telah memberikan keringanan pajak terhadap institusi pendidikan.

Tersangka kasus korupsi dan pencucian uang mantan pegawai Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Dhana Widyatmika selama dua hari ini tak masuk kantor.

Dispenda DKI Jakarta hingga saat ini belum mencopot tersangka kasus korupsi dan pencucian uang Dhana Widyatmika sebagai PNS.