Aktivis demokrasi, Eggy Sudjana meminta pansus angket Century berani memanggil Presiden SBY. Hal ini sangat penting untuk mengklarifikasi soal Perppu No. 4 Tahun 2008 yang ditolak DPR tetapi digunakan dasar kebijakan bailout Cantury.

Pemberantasan korupsi di era Presiden SBY diprediksi bisa lebih memburuk di tahun-tahun mendatang. Pasalnya, di era SBY inilah terdapat upaya pelemahan KPK yang dilakukan secara sistematis.

Masyarakat kini membutuhkan transparansi seputar penyelamatan Bank Century yang menelan Rp 6,7 triliun. Ada 4 hal penting yang perlu diklarifikasi agar ribut-ribut kasus Century bisa dituntaskan.

Presiden SBY telah menyiapkan Keppres untuk mengaktifkan kembali Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah sebagai komisioner KPK. Keppres akan dikeluarkan setelah Kejagung atau kepolisian mengeluarkan produk hukum yang menghentikan kasus Bibit-Chandra.

Sebagai konsekuensi putusan MK tentang judicial review UU Tipikor, Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah bisa kembali mempimpin KPK. Tidak ada prosedur lain mengatur hal itu.

Keputusan penyelamatan Bank Century yang diambil Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) tidak melibatkan Presiden dan tidak memerlukan persetujuan Presiden.

Menko Perekonomian Hatta Rajasa menegaskan DPR tidak pernah menyatakan penolakannya terhadap Perppu Jaring Pengaman Sektor Keuangan (JPSK) yang diajukan pemerintah akhir tahun lalu.

Usulan Fraksi PKS dan Fraksi Partai Golkar agar Presiden SBY mengeluarkan Perppu mengenai PPATK guna mengungkap aliran dana skandal Bank Century ditolak FPD. Ketua FPD Anas Urbaningrum menilai tidak semua masalah dapat diselesaikan dengan pembentukan Perppu.

Anggota Komisi III DPR Nasir Jamil mengusulkan kepada pimpinan DPR untuk mendesak Presiden SBY segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) tentang PPATK.

Hasil audit investigastif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap aliran dana bailout Bank Century senilai Rp 6,7 triliun mengecewakan. Hasil audit tersebut justru tidak mengungkap kemana saja dana bailout.