Kontroversi seputar Malinda Dee kembali muncul. Sosialita ini diisukan mendapat perlakuan istimewa. Keluhan masuk ke ombudsman kalau Malinda Dee tak pernah tidur di sel. Malinda selalu tidur di klinik. 

LP Sukamiskin, Bandung membantah kalau ada perlakuan khusus bagi terpidana kasus penggelapan dan pencucian dana nasabah Citibank Malinda Dee. Yang bersangkutan diizinkan dirawat dan dioperasi di rumah sakit.

Namun dari laporan atau aduan yang masuk, Budi menyatakan bahwa tak seluruhnya bisa direspon secara langsung. Jika dibandingkan dengan mengadu lewat akun twitter tentu Ombudsman tak bisa disamakan.

Malinda Dee, terpidana kasus penggelapan dan pencucian dana nasabah Citibank kini tercatat sebagai warga binaan atau narapidana di Lapas Sukamiskin Wanita Bandung sejak dipindahkan dari Rutan Pondok Bambu sekitar 5 bulan lalu.

Ombudsman RI melakukan kunjungan ke Lapas Sukamiskin Bandung pada Rabu (1/10). Dalam kunjungan tersebut, Ombudsman membuka pos pengaduan selama 3 jam dan menerima 123 aduan.

Lama tak terdengar kabarnya pasca vonis, Malinda Dee kini dikabarkan tengah sakit. Terpidana kasus penggelapan dan pencucian dana nasabah Citibank itu dirawat di rumah sakit ditengah masa hukumannya itu.

Pemprov Jabar mengelak disebut tak memperhatikan sekolah yang ruang kelasnya rusak dan disebut Ombdusman mirip kandang kambing. Selain karena anggaran yang terbatas, jumlah ruang kelas yang banyak juga jadi hambatan mengapa belum seluruh sekolah atau ruang kelas diperbaiki.

Di tengah program pembangunan ribuan ruang kelas baru yang dibanggakan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, ternyata masih juga ditemukan ruang-ruang kelas tak laik di Jabar. Seperti temuan Ombudsman RI atas sejumlah ruang kelas rusak yang disebut bak kandang kambing.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan sektor sumber daya alam, khususnya pertanahan sangatlah penting. Lembaga antikorupsi ini pun meminta agar Presiden RI terpilih Joko Widodo (Jokowi) menjadikan sektor itu sebagai prioritas.

Ombudsman menemukan potensi pungutan liar yang dilakukan Dinas Pariwisata serta Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan. Pungli hingga sekitar Rp 1,2 miliar untuk pengurusan Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) diduga mengalir ke atasan mereka.