Sistem transaksi pembayaran sewa rumah susun melalui bank banyak manfaatnya. Dengan menggunakan kartu rusun itu, Ahok berharap bisa mencegah praktik jual beli rusun.

Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengungkapkan kekecewaannya kepada kartu pembayaran rusun yang dibikin Bank DKI. Menurutnya, kartu bentuk ATM itu tak bisa membantu niat pemprov untuk meminimalisir praktik jual beli dan korupsi rusun.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengungkapkan kemuakannya pada sifat munafik para pejabat. Ahok menyatakan hal itu saat memberikan sambutan dalam acara peresmian sistem pembayaran rumah rusun melalui Virtual Account bank DKI.

Raut wajah Ahok mendadak masam dan suaranya meninggi saat melihat kartu pembayaran sewa rumah susun tidak sesuai impiannya. Ahok kecewa kartu itu tidak mencantumkan foto dan identitas penghuni sehingga rawan diperjualbelikan.

Penyidik pidana khusus Kejaksaan Agung bersama Interpol memburu bekas Direktur Utama Bank DKI, Winny Erwindia. Winny menjadi buronan kasus korupsi terkait asuransi investasi pengadaan pesawat pada tahun 2008.

Pemerintah provinsi DKI Jakarta berencana melarang mobil mewah menggunakan BBM subsidi. Namun kebijakan tersebut dianggap justru menimbulkan masalah baru.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyatakan akan memberikan sanksi tegas bagi para pengendara angkutan kota dan mikrolet yang masih ngetem dan parkir sembarangan. Sanksi tegas yang akan diberikan yakni mencabut izin trayek angkutan umum tersebut.

Pemprov DKI Jakarta mulai menggalakkan lagi sanksi derek dengan retribusi tinggi bagi kendaraan yang parkir liar. Ahok meminta agar aturan itu diterapkan secara konsisten bagi semua kendaraan tanpa memandang warna pelatnya.

Mantan Direktur Utama Bank DKI, Winny Erwindia, lagi-lagi mangkir dari panggilan jaksa Pidsus Kejaksaan Agung. Winny yang harusnya diperiksa pada Selasa (2/9) kemarin untuk kasus korupsi pengadaan pesawat itu kembali tak datang dengan alasan sakit.

Hari ini Wakil Presiden Boediono melakukan sidak ke beberapa kantor instansi pemerintah. Pengawalan Paspampres yang menyertainya, tidak seketat biasanya.