Dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta membahas RAPBD hasil evaluasi kemendagri, didapati ada 5 BUMD yang mendapat anggaran padahal tak pernah dibahas DPRD.

Ahok menyebut posisi DPRD DKI untuk membahas hasil evaluasi APBD 2015 itu bak simalakama. Sebab menurutnya, dewan menganggap surat yang dikirim ke Kemendagri bukan hasil pembahasan bersama.

Polisi bergerak cepat mengusut dugaan korupsi alat catu daya pada APBD Jakarta 2014. Ahok juga melaporkan "dana siluman" 2015 ke KPK.

Rapat Banggar DPRD DKI Jakarta membahas soal Rancangan Anggaran Pendapat Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta hasil evaluasi Kemendagri yang semula tertutup akhirnya digelar terbuka.

‎Sengkarut RAPBD DKI Jakarta 2015 terus bergulir antara Ahok dengan anggota DPRD DKI Jakarta hingga membentuk hak angket untuk mengusut dugaan penyalahgunaan. Namun ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi memastikan masalah itu selesai minggu ini.

Jurang hubungan Ahok dengan anggota DPRD DKI Jakarta semakin melebar. Ahok bersikeras menolak berdamai dengan oknum anggota dewan seputar 'dana siluman' Rp 12,1 triliun. Ia bahkan mengungkapkan data terbaru, seperti 3 hal ini:

Kementerian Dalam Negeri menemukan adanya duplikasi anggaran sejumlah proyek yang tercantum dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta tahun 2015.

Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri menyebut ada anggaran untuk sewa gedung. Ahok dengan tegas menyatakan dirinya akan mencopot jabatan orang yang mengajukannya dalam e-budgeting.

Ahok berupaya menerapkan sistem e-budgeting dalam APBD 2015. Meski mengklaim bisa mengunci semua anggaran, namun Ahok masih 'kecolongan' dengan ulah sejumlah SKPD.

Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta akan membahas evaluasi APBD tahun 2015 dengan TAPD. Ahok tetap tidak mau menerima 'dana siluman' Rp 12,1 triliun yang diajukan oknum anggota DPRD DKI Jakarta.