ICW menduga ada gerakan-gerakan yang berupaya untuk menjadikan kasus skandal Bank Century sebagai kasus yang wajar-wajar saja. Masyarakat diminta untuk hati-hati dan tidak serta merta mempercayai pendapat yang dianggap 'menyesatkan' itu.

Indonesia Corruption Watch (ICW) menuding ada tiga upaya pembenaran skandal kasus Bank Century. Tiga pembenaran tersebut sengaja dihembuskan agar seakan-akan kasus Bank Century ini bukanlah sebuah kesalahan.

KPK, Polri, Kejakgung agar mengusut tuntas kasus Bank Century. DPR RI, khususnya tim Pansus Hak Angket Bank Century, juga harus serius, profesional dan proporsional dalam menjalankan tugasnya.

Pansus angket Century menemukan fakta baru skandal bailout Bank Century. Surat dari Departemen Keuangan yang ditujukan kepada BPK tanggal 16 November 2009 membatalkan pembentukan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Aktivis demokrasi, Eggy Sudjana meminta pansus angket Century berani memanggil Presiden SBY. Hal ini sangat penting untuk mengklarifikasi soal Perppu No. 4 Tahun 2008 yang ditolak DPR tetapi digunakan dasar kebijakan bailout Cantury.

Pemberantasan korupsi di era Presiden SBY diprediksi bisa lebih memburuk di tahun-tahun mendatang. Pasalnya, di era SBY inilah terdapat upaya pelemahan KPK yang dilakukan secara sistematis.

Masyarakat kini membutuhkan transparansi seputar penyelamatan Bank Century yang menelan Rp 6,7 triliun. Ada 4 hal penting yang perlu diklarifikasi agar ribut-ribut kasus Century bisa dituntaskan.

Presiden SBY telah menyiapkan Keppres untuk mengaktifkan kembali Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah sebagai komisioner KPK. Keppres akan dikeluarkan setelah Kejagung atau kepolisian mengeluarkan produk hukum yang menghentikan kasus Bibit-Chandra.

Sebagai konsekuensi putusan MK tentang judicial review UU Tipikor, Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah bisa kembali mempimpin KPK. Tidak ada prosedur lain mengatur hal itu.

Keputusan penyelamatan Bank Century yang diambil Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) tidak melibatkan Presiden dan tidak memerlukan persetujuan Presiden.