"Monggo kerso, itu hak setiap WNI untuk melapor. Tapi kesannya kok berlebihan. Saya tidak yakin Pak Marzuki melakukan seperti yang ditudingkan atau mau dilaporkan itu," ujar Wasekjen DPP PD, Ramadhan Pohan.

Usulan Ketua DPR RI Marzuki Alie agar KPK dibubarkan berbuntut panjang. Marzuki akan dilaporkan ke BK DPR karena dinilai telah melanggar kode etik DPR.

MA mendukung Gubernur DKI Jakarta yang melarang orang merokok di dalam gedung. Dukungan ini dituangkan dalam putusan judicial review MA yang menguatkan Pergub DKI No 88/2010 tentang Kawasan Dilarang Merokok.

Majelis hakim PN Jakpus akan dilaporkan ke KY karena dinilai tidak objektif dengan menunda sidang keempat kalinya terkait gugatan kepada Gubernur DKI Jakarta. Keluhan terhadap sikap majelis itu muncul dalam perkara gugatan Pemberlakuan Pergub Rokok.

Nasib kader Gerindra, Pius Lustrilanang, masih simpang siur terkait sikapnya di BURT DPR yang menyetujui gedung baru. Sempat disebut batal dicopot, kini ada lagi kabar Pius di BURT akan digantikan Sekretaris Fraksi Gerindra Edi Prabowo.

Penolakan pembangunan gedung DPR baru terus bergulir dari berbagai elemen masyrakat. Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya (Laskar) Gerindra juga akan menggugat pembangunan gedung DPR yang baru ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pihak Istana mengaku tidak tahu menahu soal gugatan pada The Age, The Sydney Morning Herald dan Kedubes AS senilai US$ 1 miliar. Gugatan itu bukan berasal dari Kepresidenan.

Dua surat kabar Australia, The Age dan The Sydney Morning Herald, serta Kedubes AS digugat US$ 1 miliar. Gugatan diajukan terkait berita di media Australia itu yang mengutip bocoran kawat Kedubes AS dari Wikileaks.

The Age, Sydney Morning Herald, dan Kedubes AS digugat ke pengadilan Jakarta Pusat. Pemberitaan media Australia yang bersumber dari kawat Wikileaks Kedubes AS mengenai Presiden SBY dinilai melecehkan bangsa Indonesia.

Pergub DKI Jakarta No 88 Tahun 2010 tentang Kawasan Dilarang Merokok (KDM) dinilai diskriminatif oleh sebagian pihak. Pergub itupun akan digugat ke Mahkamah Agung.