Melalui rapat paripurna, DPR resmi mengembalikan surat Presiden nomor R61/Pres/12/2009 tentang RUU tentang pencabutan Perppu Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) kepada presiden.

Rapat paripurna DPR boleh memanas, tapi artis-artis DPR tetap cool. Di saat para pimpinan fraksi sedang melakukan lobi menyikapi surat Presiden tentang pencabutan Perppu JPSK, artis-artis DPR pun asyik ngumpul.

Pembahasan surat dari Presiden SBY tentang pencabutan Perppu JPSK berlangsung alot. Seperti apa masalah ini sebenarnya? Berikut kronologi perjalanan perppu penyelamat bailout ini versi Ketua DPR Marzuki Alie.

Surat Presiden SBY soal pencabutan perppu No 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keamanan (JPSK) dibacakan dalam rapat paripurna DPR. Perdebatan panjang pun terjadi. FPDIP usul agar perppu JPSK dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Surat yang dikirimkan Presiden SBY ke DPR terkait RUU Pencabutan Perppu JPSK dianggap membahayakan Pansus Angket Century. Jika usulan itu diterima oleh DPR, kiprah Pansus antinya tidak akan maksimal sehingga lebih baik dibubarkan saja

Presiden SBY mengajukan Rancangan Undang-undang (RUU) untuk membatalkan Perpu Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) yang sebelumnya telah ditolak DPR untuk dijadikan UU.

ICW menduga ada gerakan-gerakan yang berupaya untuk menjadikan kasus skandal Bank Century sebagai kasus yang wajar-wajar saja. Masyarakat diminta untuk hati-hati dan tidak serta merta mempercayai pendapat yang dianggap 'menyesatkan' itu.

Indonesia Corruption Watch (ICW) menuding ada tiga upaya pembenaran skandal kasus Bank Century. Tiga pembenaran tersebut sengaja dihembuskan agar seakan-akan kasus Bank Century ini bukanlah sebuah kesalahan.

KPK, Polri, Kejakgung agar mengusut tuntas kasus Bank Century. DPR RI, khususnya tim Pansus Hak Angket Bank Century, juga harus serius, profesional dan proporsional dalam menjalankan tugasnya.

Pansus angket Century menemukan fakta baru skandal bailout Bank Century. Surat dari Departemen Keuangan yang ditujukan kepada BPK tanggal 16 November 2009 membatalkan pembentukan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).