Wacana BPK mengaudit harta dan yayasan mantan Presiden Soeharto untuk menjerat penguasa Orba itu ditanggapi dingin Ketua DPR Agung Laksono.

Ternyata masih ada celah mengusut kasus Soeharto yakni dengan audit investigasi oleh BPK terhadap seluruh yayasan milik Soeharto dan menelusuri semua surat edaran pemerintah atas masalah tersebut yang terbit sejak era Habibie.

KPK harus segera mengambil alih kasus dugaan korupsi yang dilakukan mantan Presiden Soeharto. Karena selama ditangani kejaksaan, kasus itu mandek.

Banyaknya kejanggalan di pertambangan PT Freeport Indonesia (PT FI) yang ditemukan oleh Tim Investigasi DPR, maka perlu ada audit komprehensif terhadap PT FI.

BI mencatat keuntungan dalam bentuk surplus yang fantastis sepanjang tahun 2005. Surplus melonjak hingga 2.300% menjadi Rp 16,159 triliun.

Tim penasihat hukum terdakwa korupsi rekanan KPU untuk pengadaan buku panduan pemilih Pemilu 2004 Tjejep Harefa menolak kesaksian yang diberikan oleh saksi ahli dari BPKP Hernandi.

Nilai penjualan aset pabrik gula PT Rajawali III ternyata tidak diketahui Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK). KKSK hanya merumuskan kebijakan tender.

BPK hanya mampu mengaudit 11 persen dari seluruh bantuan untuk bencana tsunami Aceh dan Nias yang mencapai Rp 19,2 triliun.

Kepala Divisi II KPUD DKI Jakarta Riza Patria melakukan curhat. Dalam curhatnya, ia merasa menjadi tersangka korupsi karena korban situasi.

Sejumlah mantan pejabat, termasuk yang sudah meninggal, ternyata masih memegang rekening pemerintah. Mereka juga tetap mencicipi enaknya bunga rekening itu. Wah!