Untuk mencapai tujuan JPSK, dibentuklah Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Berdasarkan Perppu JPSK tersebut, yang dimaksud KSSK adalah Menteri Keuangan sebagai ketua merangkap anggota dan Gubernur BI sebagai anggota.

Saat terjadinya kejatuhan ekonomi di pertengahan 2008, semua pemerintahan dan bank sentral di Amerika, Eropa maupun Asia melakukan berbagai upaya penyelamatan perekonomian negara mereka.

Mantan Gubernur BI Boediono mengakui pemerintah meminta masukan BI dalam penyusunan Perppu No. 4 Tahun 2008 tentang JPSK. Perpu kontoversial ini mendapat inspirasi dari sejumlah anggota dewan gubernur BI.

Paripurna DPR menyepakati anggaran kerja pansus angket Century sebesar Rp 2,5 miliar. Anggaran ini setengah dari anggaran yang diusulkan Pansus.

Melalui rapat paripurna, DPR resmi mengembalikan surat Presiden nomor R61/Pres/12/2009 tentang RUU tentang pencabutan Perppu Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) kepada presiden.

Rapat paripurna DPR boleh memanas, tapi artis-artis DPR tetap cool. Di saat para pimpinan fraksi sedang melakukan lobi menyikapi surat Presiden tentang pencabutan Perppu JPSK, artis-artis DPR pun asyik ngumpul.

Pembahasan surat dari Presiden SBY tentang pencabutan Perppu JPSK berlangsung alot. Seperti apa masalah ini sebenarnya? Berikut kronologi perjalanan perppu penyelamat bailout ini versi Ketua DPR Marzuki Alie.

Surat Presiden SBY soal pencabutan perppu No 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keamanan (JPSK) dibacakan dalam rapat paripurna DPR. Perdebatan panjang pun terjadi. FPDIP usul agar perppu JPSK dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Surat yang dikirimkan Presiden SBY ke DPR terkait RUU Pencabutan Perppu JPSK dianggap membahayakan Pansus Angket Century. Jika usulan itu diterima oleh DPR, kiprah Pansus antinya tidak akan maksimal sehingga lebih baik dibubarkan saja

Presiden SBY mengajukan Rancangan Undang-undang (RUU) untuk membatalkan Perpu Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) yang sebelumnya telah ditolak DPR untuk dijadikan UU.