Hakim Albertina Ho mengganjar Gayus Tambunan 7 tahun penjara terkait pidana korupsi kasus pajak PT SAT. Dinilai vonis itu bisa jadi contoh dalam mengungkap kasus pajak perusahaan yang lain.

Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta telah menetapkan satu tersangka terkait dugaan korupsi penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Dinas Pendidikan DKI. Saat ini Kejati masih melakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan.

Curhat Gayus Tambunan usai sidang di luar perkiraan. Mantan pegawai pajak itu justru menggugat peran Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. Namun, publik dinilai jangan sampai teralihkan oleh aksi Gayus.

ICW menemukan adanya duplikasi anggaran yang melibatkan APBN pada pengelolaan haji yang membuat rawan korupsi. Setali tiga uang, KPK akan terus mengawasi penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama.

Jambore suporter yang akan dilaksanakan mulai Kamis (20/1/2011) besok bertujuan untuk menyuarakan perubahan untuk sepakbola nasional. Satu hal yang tak bisa ditawar-tawar adalah pergantian Ketua Umum PSSI.

Penggunaan uang negara untuk mengelola klub-klub sepakbola profesional di tanah air dinilai sudah tidak pantas. Sesegera mungkin mereka diminta tidak lagi memakai dana APBD.

Penggunaan dana APBN dalam penyelenggaraan ibadah haji belum sesuai peruntukannya dan rawan korupsi. Sebab pos pengeluran yang telah dibiayai APBN masih dibebankan ke calon jamaah haji.

ICW dan YLBHI mengajukan uji materi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pasal 33 dan 34 ke Mahkamah Konstiusi (MK). Mereka memprotes penetapan 1 tahun masa jabatan Busyro Muqoddas, karena hanya akan memboroskan anggaran senilai Rp 2,5 miliar.

Komisi Informasi Pusat mempertanyakan perkembangan penyeledikan Polri terhadap 17 rekening mencurigakan milik perwira polisi. Sebab, selaku badan publik, Polri harus menyampaikan progres kinerja kepada publik.

Penyelidikan atas 17 rekening mencurigakan yang dimiliki perwira Polri masih berjalan. Polri belum bisa memastikan apakah dalam 17 rekening tersebut terdapat indikasi tindak pidana pencucian uang atau tidak. Hal itu terungkap dalam sidang adjudiksi non-litigasi yang digelar Komisi Informasi RI.