Huawei berambisi ingin mengalahkan Samsung dan Apple di kancah smartphone. Bukan hal yang mustahil, mengingat vendor asal China ini telah menyiapkan startegi.

Sering kali operator menggerutu dengan kehadiran layanan Over The Top (OTT) seperti Facebook, Google, YouTube, dan lainnya lantaran dianggap hanya 'memakai jalan' tanpa ikut serta berpartisipasi membangun infrastruktur.

Nama Huawei memang tak sementereng Nokia dan Samsung di jagat ponsel, khususnya smartphone. Namun kondisi tersebut tak labtas lantas membuat produsen asal China itu minder.

Bagi Huawei, pasar Asia Pasifik menjanjikan ceruk yang besar bagi penjualan solusi ICT besutannya. Indonesia pun disebut sebagai market potesial bagi performa produsen asal China tersebut.

Sebagai penyedia solusi ICT, nama Huawei Technologies tergolong masih muda. Dari yang awalnya cuma berstatus jago kandang, kini produsen asal China itu sudah mendunia dan melesat jadi 'raksasa'.

Di negeri Bollywood ini, Apple dan Samsung kewalahan melawan beberapa ponsel merek lokal. Anda barangkali tak asing dengan ponsel-ponsel Cina seperti Huawei, ZTE dan Lenovo, tapi pernahkah mendengar merek Micromax, Karbonn, Lava, Celkon dan Spice? Nama terakhir barangkali lumayan akrab di Indonesia setelah perusahaan India itu, Spice Mobile, mengambilalih Nexian beberapa waktu lalu. Beberapa merek itu seperti Micromax juga sudah masuk pasar Indonesia.

Microsoft menandatangani kesepakatan lisensi dengan Hon Hai, perusahaan induk Foxconn. Menariknya, kesepakatan lisensi ini meliputi perangkat yang menggunakan sistem operasi dan Android.

Axis terpaksa mengurungkan niatnya untuk bisa menjajal kehandalan jaringan seluler 4G berbasis teknologi Long Term Evolution (LTE) di area terbuka (outdoor). Snak usaha Saudi Telecom ini tak diberikan izin trial.

Samsung meluncurkan ponsel pintar terbesar mereka, Galaxy Mega, dengan layar berukuran 16 cm. Produsen ponsel lain yang memasarkan layar lebar adalah Huawei dan Pantech.

Ekspansi jaringan 4G Wimax diakui sulit berkembang di Indonesia. Faktor utama yang dituding menghambat layanan pita lebar ini adalah kebijakan soal tingkat kandungan lokal dalam negeri (TKDN).