Pendistribusian data keluarga miskin untuk program Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebanyak 19,1 juta keluarga dari pusat data di Badan Pusat Statistik (BPS) ke PT Pos Indonesia belum rampung.

Agaknya masyarakat DKI Jakarta tidak perlu berdesak-desakkan saat menukar kartu bantuan langsung tunai (BLT) dengan uang kompensasi kenaikan harga BBM. Sebab kartu tersebut berlaku hingga akhir 2008.

Pemerintah tetap akan memberlakukan kenaikan harga BBM  meskipun di kalangan masyarakat, aksi penolakan kian marak. Keputusan pemerintah untuk menaikkan BBM sudah bulat.

Pemerintah mendapat peringatan dari KPK soal penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) sebagai kompensasi kenaikan harga BBM. Jika terjadi penyelewengan, KPK akan menindaknya.

TMC Ditlantas Polda Metro Jaya melaporkan, demonstrasi hari ini akan diwarnai aksi bakar ban, menyandera mobil pelat merah dan mobil tanki Pertamina.

Taruna Merah Putih, salah satu organisasi sayap dari PDIP menggelar peringatan 100 tahun kebangkitan nasional di Tugu Proklamasi, Jakarta. Acara diberi tema Maknai 100 Tahun Kebangkitan Nasional, Tolak Pemiskinan.

Pemerintah berencana memberikan bantuan langsung tunai (BLT) sebelum menaikkan harga BBM. Namun Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo merasa wilayahnya tak perlu BLT.

BPS siap untuk melakukan pemuktakhiran atas data-data kepala keluarga penerima program BLT (Bantuan Langsung Tunai) mulai bulan September 2008 ini.

Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT) mulai dibagikan oleh pemerintah melalui PT Pos kepada Rumah Tangga Miskin (RTM) mulai Jumat (16/5/2008).

BLTplus kepada masyarakat miskin akan digulirkan. Rencana ini ditentang keras Pemkab Indramayu, Jawa Barat. Mereka berencana memblokir dana BLT yang masuk ke daerahnya.