Presiden SBY akan menjadi Presiden yang buruk jika mengambil keputusan berdasar 'deal' dengan salah satu pihak. Kebijakan Presiden tidak boleh berdasarkan 'kesepakatan' atau 'deal politics' karena bisa menurunkan kredibilitas.

Mantan Wapres JK baru saja memberikan kesaksian di Pansus Angket Century secara lugas. Sesekali gurauan mengiringi forum ini. Anggota Pansus mengaku puas dengan keterangan JK.

DPR mengembalikan surat Presiden tentang pengajuan RUU Pencabutan Perppu Jaring Pengaman Sistem Keuangan nomor 4 tahun 2008. Pengembalian tersebut disayangkan pemerintah.

Terdapat tiga lembaga utama yang berperan dalam proses penanganan Bank Century yaitu Bank Indonesia, KSSK, dan LPS.

Bank Indonesia menetapkan Bank Century sebagai Bank Gagal yang ditengarai berdampak sistemik (Keputusan Rapat Dewan Gubernur tanggal 20 November 2008). Bank Indonesia mengusulkan penyelamatan Bank Century oleh LPS sesuai Pasal 18 Perppu JPSK.

Atas dasar permintaan BI, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menyelenggarakan rapat KSSK untuk pertama kalinya pada tanggal 20 November 2008.

Untuk mencapai tujuan JPSK, dibentuklah Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Berdasarkan Perppu JPSK tersebut, yang dimaksud KSSK adalah Menteri Keuangan sebagai ketua merangkap anggota dan Gubernur BI sebagai anggota.

Saat terjadinya kejatuhan ekonomi di pertengahan 2008, semua pemerintahan dan bank sentral di Amerika, Eropa maupun Asia melakukan berbagai upaya penyelamatan perekonomian negara mereka.

Mantan Gubernur BI Boediono mengakui pemerintah meminta masukan BI dalam penyusunan Perppu No. 4 Tahun 2008 tentang JPSK. Perpu kontoversial ini mendapat inspirasi dari sejumlah anggota dewan gubernur BI.

Paripurna DPR menyepakati anggaran kerja pansus angket Century sebesar Rp 2,5 miliar. Anggaran ini setengah dari anggaran yang diusulkan Pansus.