Kejagung memeriksa 5 saksi yang diduga terlibat korupsi biaya akses 2001-2008 di Ditjen AHU Depkum dan HAM. Dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan penyimpangan-penyimpangan.

Kejaksaan Agung rupanya tidak main-main untuk membongkar kasus dugaan korupsi di Depkum dan HAM. Lembaga Adyaksa tersebut akan memeriksa 10 orang saksi dalam 2 hari ke depan.

Kejaksaan Agung (Kejagung) saat ini tengah menyidik kasus korupsi di Ditjen AHU Depkum HAM. Namun, belum ada satu pun yang berstatus sebagai tersangka dalam kasus ini.

Jampidsus Marwan Effendy telah merekomendasikan izin berobat Tan Kian ke Singapura. Namun Jaksa Agung Hendarman Supandji mengaku masih akan mempelajari berkas pengajuan izin tersangka kasus penyelewengan dana PT Asabri itu.

Kejagung akan melakukan gelar perkara kasus BLBI di KPK. Pelaksanaannya akan digelar pada Rabu 22 Oktober 2008.

Hasil penyelidikan selisih aset Sjamsul Nursalim saat ini oleh Jampidsus telah diserahkan ke Jamdatun. Jika benar ada kerugian negara, Kejagung berjanji akan menindaklanjutinya.

Kejaksaan Agung (Kejagung) telah memberikan rekapitulasi data kasus BLBI ke KPK. Setelah KPK mempelajarinya, kemungkinan gelar perkara kasus ini akan dibuka kembali.

Jaksa penyidik kasus mantan Gubernur BI Soedradjad Djiwandono diduga menerima suap. Kejagung masih belum memeriksa jaksa yang menanganinya karena kabar dugaan suap itu masih sumir.

Kajari Tilamuta Gorontalo, Ratmadi Saptondo terungkap meminta upeti kepada Pemkab Boalemo, Gorontalo. Kejadian ini akibat tidak adanya sanksi yang keras terhadap jaksa-jaksa nakal.

Tersangka kasus penyelewengan dana PT Asabri, Tan Kian diizinkan berobat ke Singapura. Kejagung yakin Tan Kian tidak akan kabur karena asetnya di Indonesia sangat banyak.