Badan Anggaran DPRD DKI memutuskan menunda rapat dengan pihak Pemerintah Provinsi DKI yang membahas soal evaluasi Kemendagri terhadap APBD DKI 2015.

Dewan meminta SKPD hasil print out RAPBD 2015 versi Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) setebal 6.600 halaman untuk dibawa.

Evaluasi APBD dari Kemendagri beranjak dibahas oleh Pemerintah Provinsi DKI dengan DPRD DKI. Namun, tak sampai 15 menit rapat dibuka, rapat tersebut diputuskan DPRD untuk ditunda.

Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) berjanji akan membuka semua dokumen keuangan agar bisa diakses warga Jakarta. Transparansi ini ia harap bisa membuat masyarakat ikut mengawasi bersama.

Peluru argumentasi berisi kritik terus ditembakkan Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) dan DPRD DKI terkait evaluasi APBD 2015 dari Kemendagri.

Padalah sebelumnya saat pembahasan ada 3 BUMD, yakni PT MRT Jakarta, PT Transportasi Jakarta dan Bank DKI yang diajukan untuk menerima (Penyertaan Modal Pemerintah).

Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) mengatakan ada SKPD yang bermain dengan oknum DPRD DKI dalam menyusun RAPBD 2015. Sehingga, sejumlah angka yang seharusnya tidak muncul masih bisa lolos meski telah diterapkan sistem e-budgeting.

Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) melempar wacana akan memotong gaji dan tunjangan fasilitas untuk DPRD DKI. Mendengar itu, Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi mengatakan biaya operasional Ahok besar.

Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) menyebut ada 'dana siluman' sebesar Rp 12,1 triliun dalam APBD 2015. Ahok mengaku sudah mengetahui dan menyimpan nama oknum serta pola permainan mereka. 

Diharapkan dalam waktu cepat KPK sudah bisa menyimpulkan apakah laporan Ahok bisa dinaikkan ke tahap penyelidikan atau belum.