Pernyataan mantan Wapres JK yang meminta Presiden mengambil alih tanggung jawab semua kebijakan negara, termasuk kasus Bank Century, dinilai tepat. Alasannya, pansus angket memang dibuat untuk menyelidiki kebijakan pemerintah yang dikepalai Presiden.

Mantan Gubernur Bank Indonesia Boediono menilai jika ada pihak yang mengatakan pada bulan-bulan di tahun 2008 tidak ada krisis atau hanya krisis ringan saja, maka berarti orang tersebut tidak tahu atau tidak jujur.

Hasil audit investigasi BPK tentang bailout Bank Century Rp 6,7 triliun kembali memunculkan kontroversi. Audit yang dilakukan BPK atas permintaan DPR tersebut dianggap sebagai hasil audit biasa dan bukan audit investigatif.

Tidak ada keharusan bagi Ketua KSSK meminta persetujuan dari Presiden dan Wapres RI untuk memutuskan langkah bailout. Kewajiban yang ada adalah melaporkan keputusan yang telah diambil.

Presiden SBY akan menjadi Presiden yang buruk jika mengambil keputusan berdasar 'deal' dengan salah satu pihak. Kebijakan Presiden tidak boleh berdasarkan 'kesepakatan' atau 'deal politics' karena bisa menurunkan kredibilitas.

Mantan Wapres JK baru saja memberikan kesaksian di Pansus Angket Century secara lugas. Sesekali gurauan mengiringi forum ini. Anggota Pansus mengaku puas dengan keterangan JK.

DPR mengembalikan surat Presiden tentang pengajuan RUU Pencabutan Perppu Jaring Pengaman Sistem Keuangan nomor 4 tahun 2008. Pengembalian tersebut disayangkan pemerintah.

Terdapat tiga lembaga utama yang berperan dalam proses penanganan Bank Century yaitu Bank Indonesia, KSSK, dan LPS.

Bank Indonesia menetapkan Bank Century sebagai Bank Gagal yang ditengarai berdampak sistemik (Keputusan Rapat Dewan Gubernur tanggal 20 November 2008). Bank Indonesia mengusulkan penyelamatan Bank Century oleh LPS sesuai Pasal 18 Perppu JPSK.

Atas dasar permintaan BI, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menyelenggarakan rapat KSSK untuk pertama kalinya pada tanggal 20 November 2008.