Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menegaskan fraksinya di DPR akan ikut dalam paket pimpinan Koalisi Merah Putih. PPP menyiapkan dua nama pimpinan DPR yang diusulkan.

PPP membuka kemungkinan untuk berpindah ke kubu PDIP Cs untuk mendukung paket pimpinan DPR yang akan diusulkan. Ketua DPP PKS Hidayat Nur Wahid yang juga anggota KMP, meyakini partai berlambang Kakbah itu masih solid dengan KMP.

Setelah UU MD3 dan UU Pilkada yang menuai kontroversi, muncul wacana Koalisi Merah Putih (KMP) akan merevisi UU KPK. Meski begitu, Gerindra membantah akan melemahkan fungsi KPK.

Penjajakan maksimal dilakukan PDIP untuk mendapatkan paket pimpinan DPR, termasuk dengan mendekati Partai Demokrat. Lobi-lobi dilakukan hingga tadi malam.

UU MD3 turut mengatur pemilihan susunan pimpinan DPR dan MPR. Berdasarkan UU MD3, setiap parpol berhak memilih paket pimpinan DPR dan MPR. Koalisi Merah Putih tak hanya mempersiapkan paket pimpinan DPR, tapi juga MPR.

Presiden yang juga Ketum Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono akan menerbitkan Perpu untuk mencegah berlakunya UU Pilkada. Jika memang memperjuangkan aspirasi rakyat, maka PD harus mau menggandeng parpol lain untuk memperjuangkan Perpu ini di DPR.

Wakil Ketua Dewan Pembina Hashim Djojohadikusumo menyebut nama Waketum Partai Gerindra Fadli Zon untuk dicalonkan sebagai Wakil Ketua DPR. Sementara itu, posisi Ketua MPR masih jadi jatah Partai Demokrat.

Perebutan kursi paket pimpinan DPR semakin panas setelah para anggota dewan diambil sumpahnya. Baik kubu pengusung Prabowo-Hatta maupun Jokowi-JK sama-sama berebut hegemoni kekuasaan menjelang pemilihan pimpinan DPR.

Koalisi Merah Putih selalu mengaku solid, termasuk dalam pembentukan paket pimpinan DPR. Waketum Partai Gerindra Edhy Prabowo menyebut hanya politik uang yang bisa memecah mereka.

Koalisi Indonesia Hebat yang terdiri dari PDIP, NasDem, Hanura, dan PKB, sedang bergerilya menggaet dua parpol tambahan untuk bisa mengajukan paket pimpinan DPR. Partai Demokrat (PD) dan PAN jadi target utama.