Presiden Jokowi memiliki target membangun pembangkit listrik sebanyak 35.000 MW dalam 5 tahun ke depan. Sudah 50% pembangkit dari mega proyek tersebut siap dibangun.

"Hari ini akan kita selesaikan hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan timah di Babel," ungkap Jokowi.

Selama ini subsidi listrik yang jumlahnya puluhan triliun rupiah, dinikmati oleh orang yang tidak berhak. Jadi ada moral hazard dalam pemberian subsidi tersebut.

Subsidi yang diberikan ke produk atau perusahaan itu rawan moral hazard. Jumlah masyarakat miskin penerima subsidi listrik ada 15 juta pelanggan, tapi yang dapat tarif listrik rendah 42 juta pelanggan.

Pemerintah akan mengubah pola pemberian subsidi listrik tahun depan. Subsidi listrik tidak lagi diberikan kepada PLN, melainkan langsung kepada masyarakat lewat kartu.

Rapat Kerja Komisi VII DPR bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) langsung diskors. Alasannya, hanya 6 anggota DPR yang hadir.

Sampai detik ini PT Pertamina (Persero) belum juga meluncurkan bahan bakar jenis baru yang diberi nama Pertalite. Padahal rencananya, Pertalite akan mulai didistribusikan ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) pada beberapa bulan lalu.

Direktur Utama Adaro Garibaldi Thohir menilai, program pembangkit listrik 35.000 MW yang dicanangkan Presiden Jokowi masih kurang untuk memenuhi kebutuhan listrik rakyat Indonesia.

PT Freeport Indonesia mengklaim, dalam 4 tahun terakhir telah memberikan kontribusi kepada pemerintah Indonesia sebanyak US$ 37,46 miliar atau setara Rp 487 triliun.

Menteri ESDM Sudirman Said mengakui, untuk menyelesaikan masalah penambangan timah ilegal tidak mudah. Karena Sudah dilakukan bertahun-tahun apalagi dilakukan rakyat kecil.