Depkeu hanya menyisakan dua pilihan untuk pencairan dana Kementrian Koperasi dan UKM. Yaitu melalui BLU yang dibentuk kementrian dan melalui pencairan DIPA sebagai dana hibah.

Penyaluran dana bergulir Kementrian UKM dan Koperasi tidak bisa menggunakan mekanisme seperti Kredt Usaha Rakyat (KUR). Dana ini hanya bisa digulirkan dengan melalui BLU atau mekanisme hibah.

Menkes Siti Fadillah Supari tak kunjung juga mempublikasikan merek susu yang tercemar bakteri Enterobacter Sakazakii. Tak heran, karena menteri berkacamata itu sedang berpikir mengajukan banding atas putusan PN Jakarta Pusat itu.

Pidato Presiden SBY di depan sidang paripurna DPD kembali menyiratkan kritik. SBY yang sangat atraktif dinilai cukup memanfaatkan momen pidato ini dengan baik. Tapi, jangan dipolitisir.

Menkes Siti Fadillah Supari mengatakan pihaknya tidak harus membeberkan merek susu formula berbakteri. Alasannya, pemerintah tidak punya data-datanya.

DPD meminta pemerintah untuk menghentikan aksi pemekaran daerah. Aksi ini dinilai tidak mensejahterakan rakyat, tapi justru merugikan karena menyedot banyak anggaran.

Pemekaran daerah ternyata tidak melulu akan menguntungkan rakyat. Sebaliknya, pemekaran daerah justru bisa merugikan karena akan makin memangkas anggaran untuk rakyat.

Ganti pimpinan, ganti anak pula anak buahnya atas dasar balas jasa. Demikian fenomena politisasi jabatan yang sering kali terjadi di jajaran pemerintahan daerah pasca pilkada.

Gurbenur Gorontalo Fadel Muhammad merasa kecewa tidak masuk dalam daftar caleg Partai Golkar yang diajukan ke KPU. Namun ia hanya kecewa dengan oknum di partai berlambang pohon beringin tersebut.

Aceh, Papua dan Papua Barat akan mendapat dana otonomi khusus sebesar Rp 8,3 triliun. Angka ini naik 4 kali lipat dibandingkan dana otonomi khusus tahun 2004.