Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) jelas menolak bailout Century dengan semua proses yang mengikutinya. Gerindra berpandangan bailout Century tanpa dasar hukum.

Ketua MK Mahfud MD mengatakan Perpu Jaringan Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) bisa diuji materi di MK. Namun Mahfud membantah adanya penawaran untuk mengajukan perppu tersebut ke MK.

Rapat Dewan Gubernur BI pada 13 November 2008 yang membahas mengenai Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FPJP) kepada Bank Century diwarnai oleh tangisan salah seorang Deputi Gubernur BI Siti Chalimah Fadjrijah.

FPDIP DPR mengungkap kesimpulan sementara hasil penyelidikannya di pansus Century. PDIP menyebut empat lambaga yaitu BI, KSSK, KK, dan LPS telah melakukan pelanggaran.

Fraksi Golkar DPR menyatakan ada pelanggaran dalam kasus Bank Century. Setidaknya ada 58 indikasi pelanggaran yang terjadi, mulai dari merger, FPJP hingga bailout.

Ketua Fraksi Partai Demokrat Anas Urbaningrum meyakini kebijakan bailout bukan untuk menyelamatkan Bank Century saja. Kebijakan itu agar Indonesia terhindar dari krisis.

Pernyataan mantan Wapres JK yang meminta Presiden mengambil alih tanggung jawab semua kebijakan negara, termasuk kasus Bank Century, dinilai tepat. Alasannya, pansus angket memang dibuat untuk menyelidiki kebijakan pemerintah yang dikepalai Presiden.

Mantan Gubernur Bank Indonesia Boediono menilai jika ada pihak yang mengatakan pada bulan-bulan di tahun 2008 tidak ada krisis atau hanya krisis ringan saja, maka berarti orang tersebut tidak tahu atau tidak jujur.

Hasil audit investigasi BPK tentang bailout Bank Century Rp 6,7 triliun kembali memunculkan kontroversi. Audit yang dilakukan BPK atas permintaan DPR tersebut dianggap sebagai hasil audit biasa dan bukan audit investigatif.

Tidak ada keharusan bagi Ketua KSSK meminta persetujuan dari Presiden dan Wapres RI untuk memutuskan langkah bailout. Kewajiban yang ada adalah melaporkan keputusan yang telah diambil.