Ketua Umum PSSI Nurdin Halid disebut dalam persidangan turut menikmati uang hasil korupsi dari terpidana 1 tahun mantan GM Persisam Putra Samarinda, Aidil Fitri. Untuk itu, KPK dan Kejaksaan harus segera mengusut fakta hukum baru yang muncul dalam pertimbangan vonis Aidil itu.

Tahun berganti tahun, namun permasalahan tetap sama di tahun sebelumnya. Belakangan ini banyak sekali peristiwa yang terjadi dan terungkapnya beberapa kebohongan yang dilakukan oleh pemerintah. Antara lain daftar kebohongan pemerintah dalam bidang hukum, pendidikan dan sosial.

Buyung Nasution tidak lagi mendampingi Gayus Tambunan. Padahal, seperti yang disampaikan ke publik, Buyung memiliki komitmen untuk membantu Gayus membongkar kasus mafia hukum

Kejaksaan Agung (Kejagung) telah memeriksa sejumlah pejabat Kejaksaan Negeri (Kejari) Buol, Sulawesi Tengah yang diduga terlibat suap dalam penanganan perkara korupsi pengadaan alat geologi tahun 2009. Hasil pemeriksaan menunjukkan ada pelanggaran disiplin dalam penanganan perkara ini.

Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta DPR memberikan informasi laporan hasil studi banding anggotanya ke berbagai negara. Hingga saat ini, permintaan itu tidak ditanggapi. ICW telah membawa sengketa informasi tersebut ke Komisi Informasi Publik (KIP) kemarin.

Keputusan rapat Komisi III DPR untuk menolak kehadiran Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah, membuka babak gelap baru bagi KPK. Yaitu resminya dimulainya upaya Kriminalisasi KPK babak II.

Keputusan rapat internal Komisi III DPR menolak kehadiran Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah sangat bertentangan dengan semangat pemberantasan korupsi. Keputusan itu juga indikasi bahwa sebagian politisi diam-diam menyimpan kecemasan terhadap sepak terjang KPK.

Dalam dakwaan yang dibacakan di depan hakim, 30 September tahun lalu, tertulis jumlah harta kekayaan Bahasyim mencapai Rp 932 miliar. Belakangan, jaksa  Fachrizal meralat dan menyatakan harta mantan KPP Jakarta VII itu hanya Rp 64 miliar.

Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan dugaan praktik suap di Kejaksaan Negeri (Kejari) Buol, Sulawesi Tenggara. Praktik suap tersebut terkait dengan korupsi Proyek Pengadaan Alat Geologi tahun anggaran 2009.

DPR diminta bersikap profesional. Akan sangat tidak etis kalau kemudian DPR mempertanyakan pada KPK atas penahanan 19 politisi tersebut.