Pemerintahan Presiden Jokowi sedang merumuskan perubahan penyaluran uang pensiun bagi PNS. Ini dilakukan agar beban APBN bisa lebih ringan.

Kemendikbud mengimbau Pemda segera mencairkan dana tunjangan profesi guru triwulan pertama, mengingat penyaluran paling lambat tanggal 16 April 2015.

Kemendagri mempertemukan Ahok dan DPRD DKI Jakarta dalam evaluasi Rancangan Pergub APBD DKI Jakarta. Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Reydonnyzar Moenek mengevaluasi berbagai hal yang janggal dalam rancangan APBD itu.

Perpres No. 37/2015 menyatakan kenaikan tunjangan kinerja atau remunerasi bagi PNS Ditjen Pajak. Kemenkeu menyatakan tidak ada kegaduhan atau kecemburuan di kalangan PNS lainnya.

Kenaikan tunjangan kinerja bagi PNS Ditjen Pajak ternyata belum terlaksana pada 1 April kemarin. Namun, Menkeu Bambang Brodjonegoro menegaskan 'vitamin' untuk PNS pajak pasti cair.

Pada 1 April 2015, PNS Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan ternyata belum menerima kenaikan tunjangan kinerja atau remunerasi yang baru.

Kemendagri mengevaluasi sejumlah program yang diajukan Pemprov DKI dalam Rapergub APBD 2015. Salah satu di antaranya, jumlah anggaran belanja yang dinilai terlalu besar. 

Seorang PNS Ditjen Pajak menegaskan bahwa mereka layak mendapatkan kenaikan gaji. Pasalnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan tugas yang tidak ringan.

‎Belum bisa terlaksananya kenaikan tunjangan kinerja atau remunerasi bagi PNS di Ditjen Pajak memberi pengaruh tersendiri. Banyak yang kecewa lantaran harus menunda sejumlah rencana.

PNS di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan kecewa lantaran kenaikan tunjangan kinerja atau remunerasi belum cair pada hari gajian kali ini, 1 April 2015.