Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan menggelar sidang perdana tersangka terorisme Muhammad Jibril. Sidang dengan agenda pembacaan dakwaan ini rencananya akan dimulai pukul 10.00 WIB.

Jika kebanyakan fraksi hanya menimpakan kesalahan pada manajemen Bank Century, maka senada dengan PDIP, Fraksi Gerindra dan PPP ikut menyeret BI untuk ikut bertanggung jawab atas bailout terhadap Bank Century.

Dunia usaha was-was mengenai menumpuknya kasus sengketa perpajakan di Mahkamah Agung (MA) yang saat ini mencapai 1.000 perkara lebih. Sementara MA hanya memiliki satu Hakim Agung bidang perpajakan.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) juga melihat ada indikasi penyimpangan dalam kasus Bank Century. Penyimpangan itu meliputi tindak pidana korupsi, ekonomi dan perbankan. FPPP minta institusi hokum untuk menindaklanjutinya.

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) jelas menolak bailout Century dengan semua proses yang mengikutinya. Gerindra berpandangan bailout Century tanpa dasar hukum.

Ketua MK Mahfud MD mengatakan Perpu Jaringan Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) bisa diuji materi di MK. Namun Mahfud membantah adanya penawaran untuk mengajukan perppu tersebut ke MK.

Rapat Dewan Gubernur BI pada 13 November 2008 yang membahas mengenai Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FPJP) kepada Bank Century diwarnai oleh tangisan salah seorang Deputi Gubernur BI Siti Chalimah Fadjrijah.

FPDIP DPR mengungkap kesimpulan sementara hasil penyelidikannya di pansus Century. PDIP menyebut empat lambaga yaitu BI, KSSK, KK, dan LPS telah melakukan pelanggaran.

Fraksi Golkar DPR menyatakan ada pelanggaran dalam kasus Bank Century. Setidaknya ada 58 indikasi pelanggaran yang terjadi, mulai dari merger, FPJP hingga bailout.

Ketua Fraksi Partai Demokrat Anas Urbaningrum meyakini kebijakan bailout bukan untuk menyelamatkan Bank Century saja. Kebijakan itu agar Indonesia terhindar dari krisis.