Fraksi Partai Gerindra menegaskan penolakan dan mendesak pembatalan rencana pembangunan gedung baru DPR. Fraksi Partai Gerindra mengirimkan kembali surat penolakan tersebut kepada Pimpinan DPR.

Partai Gerindra bersuara lantang terkait banyaknya kasus penganiayaan TKI di luar negeri. Partai berlambang burung Garuda ini menyerukan morotarium atas TKI  perlu dilakukan kepada semua negara, tak hanya Arab Saudi.

Banyaknya kasus penganiayaan TKI di luar negeri dinilai sebagai imbas dari buruknya sistem penyaluran tenaga kerja. Salah satu indikatornya adalah banyaknya manipulasi data dalam penyaringan TKI sebelum diberangkatkan.

Prabowo telah melarang semua anggota Fraksi Partai Gerindra melakukan studi banding ke luar negeri. Dua anggota Fraksi Gerindra, Ahmad Muzani dan Sadar Subagio pun batal studi banding ke Eropa.

Ketua BAKN DPR-RI, Ahmad Muzani, menjelaskan rencana kunjungan pihaknya ke Belanda pertengahan November mendatang adalah atas undangan Parlemen Belanda. Karenanya, kunjungan itu juga tidak menggunakan APBN.

Kabar rencana kunjungan anggota DPR ke luar negeri kembali terdengar. Kali ini Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR-RI yang berencana mengunjungi Belanda pada 15-19 November mendatang.

DPR akan meminta penjelasan Panglima TNI soal kasus kekerasan di Papua yang rekamannya sempat beredar di Youtube. Perlu dipastikan apakah aksi tersebut inisiatif para anggota atau ada perintah dari atasannya.

Hari ini Badan Pertimbangan Organisasi (BPO) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) resmi dilantik. Dari sekian banyak nama yang masuk dalam BPO HKTI bermunculan nama-nama orang terkenal.

Partai Gerindra tetap meminta pembangunan gedung baru DPR dibatalkan. Gerindra ingin agar pembangunan gedung baru DPR diintegrasikan dengan wacana pemindahan ibukota.

Fraksi Gerindra telah menegur Pius Lustrilanang yang dinilai jalan sendiri terkait pembangunan gedung baru DPR. Gerindra memerintahkan Pius memperjuangkan pembatalan pembangunan gedung yang kontroversial itu.